| MEMPERINGATI HUT KE 100 BUNG KARNO |
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
BICARA MENGENAI BUNG KARNO
Tues, 27 Feb 2001 15:24:37 -0000
(Sebagai Keynote Speaker pada pembukaan peringatan 100 th Bung Karno)
Nafas dari pidato saya yang sederhana ini tentu bukan untuk membedah dan
memotret kembali sosok besar Bung Karno yang telah mengukir sejarah
Indonesia, dan akhirnya menjadi bagian dari sejarah itu sendiri.; tetapi
ingin saya arahkan pada : memahami pikiran-pikiran besar Bung Karno, tentu
hanya sebagian, yang begitu sentral dan fundamental dalam perjalanan
kehidupan negeri ini, sejak proklamasi kemerdekaannya, 17 Agustus 1945. Ini
tidak berarti bahwa kita, dan generasi bangsa Indonesia manapun juga, boleh
melupakan ketokohan dan sosok besar Bung Karno sebagai pemimpin besar, yang
bukan hanya seorang proklamator, pejuang dan Founding Father dari Indonesia
merdeka, tetapi yang juga karena cita-cita dan pikiran besarnya yang turut
membentuk falsafah, nilai dan konsep dasar kebangsaan kenegaraan Republik
Indonesia. Ini semua telah menjadi bagian dari sejarah dan warisan nasional
(heritage) yang akhirnya membentuk kepribadian dan jati diri bangsa
Indonesia hingga sekarang ini.
REFLEKSI KRITIS DALAM ERA REFORMASI
Setelah tiga tahun bangsa Indonesia berada dan mel;akukan reformasi, ada
sebuah keharusan untuk melakukan perenungan dan refleksi kritis. Dari
sejumlah pertanyaan kritis yang dapat dikedepankan, yang paling mendasar
barangkali adalah apakah reformasi ini bergerak dan memiliki arah yang benar
sebagaimana yang menjadi semangat, cita-cita dan nilai dasar kita sebagai
bangsa ? kalau jawabannya "Ya", kita boleh bersyukur dan merasa lega,
meskipun reformasi ini merupakan proses yang tidak ringan, kaya persoalan,
serta penuh dengan rintangan dan tantangan. Tetapi jika jawabannya "Tidak",
berarti kita harus melakukan kontemplasi dan sekaligus koreksi, agar
destorsi dan penyimpangan dalam reformasi ini dapat segera kita hentikan.
Sesungguhnya reformasi adalah paduan dari kesinambungan dan
perubahan(Continuity and Change).
Hal-hal yang masih valid dan relevan, terlebih yang merupakan nilai dasar,
fondasi dan pilar kehidupan bangsa Indonesia, mesti kita pertahankan dan
teruskan, sedangkan yang keliru, menyimpang dan tidak cocok lagi harus kita
buang, ubah dan perbaharui.
Dalam keyakinan saya, sejumlah pikiran besar Bung Karno, baik yang masih
berdiri sebagai pikiran pribadi, maupun yang telah menjadi bagian dari
falsafah, nilai dan konsep dasar negara nasional Indonesia, menjadi bagian
dari kontinuitas yang menyertai perjalanan bangsa abad ke 21 ini. Jikalau
kita menyadari bahwa akibat krisis dan perubahan dramatis yang terjadi di
negeri ini telah menghadirkan sejumlah ketidak pastian, kemunduran dan
disorientasi, seminar ini sungguh tepat topik dan waktunya. Dalam hingar
bingar dan eforia reformasi dewasa ini, semangat dan perilaku untuk
menjebol, merombak dan mengganti jauh lebih tinggi dibandingkan kesadaran
dan kapasitas untuk membangunnya kembali. Kesenjangan yang lebar antara
proses dikonstruksi dan rekonstruksi inilah yang sungguh mencemaskan, karena
boleh jadi perjalanan bangsa akan kehilangan arahnya yang benar, dan
sekaligus menyimpang dari jati diri dan nilai-nilai dasarnya. Akhirnya kita
dituntun untuk kembali memahami dan menghayati cita-cita kebangsaan, tujuan
nasional dan ideologi nasional, untuk sebuah reaktualisasi menuju Indonesia
masa depan abad ke 21. Mau tidak mau kita mesti kembali kepada semangat dan
kandungan proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan Pembukaan UUD'45.
Ambilah rumusan cita-cita kita sebagai bangsa yang tertuang dalam pembukaan
UUD'45, yaitu : Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan makmur, sudahkah
cita-cita itu telah dapat diwujudkan dalam kehidupan bangsa yang dinamis dan
terus berkembang ini ? Hal-hal seperti inilah yang semestinya menjadi elemen
kesinambungan dan benang merah falsafah, cita-cita dan konsep dasar
kebangsaan masa kini dan masa depan.
TRISAKTI DAN AKTUALISASINYA
Sebagaimana yang menjadi topik seminar ini, yaitu telaah kritis Trisakti,
yang selanjutnya dielaborasikan dalam tiga pilar utama : Berdaulat dan bebas
dalam politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan,
saya ingin menyumbangkan pikiran bagaimana ketiga hal itu kita letakkan
dalam perspektif yang kontekstual dan kontemporer. Wacana dan telaah ini
perlu kita bangun, sekali lagi, agar proses rekonstruksi, perubahan dan
kesinambungan dalam reformasi dapat dilakukan dengan benar. Bagi saya,
pikiran-pikiran dasar Bung Karno tidak boleh kita posisikan sebagai dogma,
tetapi harus kita angkat sebagai pikiran terbuka dan menjangkau, menembus
dimensi ruang dan waktu. Upaya untuk mengadaptasi dan mengemas kinikan
pikiran-pikiran itu, termasuk Trisakti, adalah sebuah keniscayaan sejarah.
Formulasi berdaulat dan bebas dalam politik, memang sarat dengan makna, dan
sekaligus tantangan. Pikiran inilah yang sebenarnya memberikan Ruh dan
tuntunan bagi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Pada
periode yang lalu, sejak berakhirnya perang dunia II hingga berakhirnya
perang dingin, dimana dunia terbelah menjadi dua kutub dan asosiasi besar,
blok barat dan bloki timur, keteguhan dan determinasi Indonesia dalam
berdaulat dan bebas dalam politik ini menghadapi sejumlah persoalan dan
tantangan.
Masa kinipun, yang sesungguhnya sistim dan percaturan hubungan
internasional tetap sarat dengan dominasi, keberpihakan, politik kekuatan,
konflik kepentingan nasional, bahkan terkadang realitas "the winner takes
all", menegakkan kedaulatan dan kebebasan politik tidak sepi dari tantangan
dan permasalahan. Sementara itu, karakteristik hubungan internasional dewasa
ini, yang amat dipenuhi oleh kampanye dan upaya sistematis untuk membumikan
nilai-nilai demokrasi, hak-hak azasi manusia, pasar bebas, lingkungan hidup
dan supremasi hukum, yang sering dikenal dengan nilai-nilai universal, telah
memaksa susutnya peran negara nasional(Nation State). Dalam pikiran yang
ekstrem, nasionalisme dianggap sebagai ideologi yang usang dan kehilangan
legitimasinya, sedangkan humanisme dan internasionalisme diletakkan sebagai
ideologi bersama yang mesti dipatuhi dan dianut oleh seluruh bangsa dan
manusia didunia ini. Inilah sebabnya, demi alasan kemanusiaan dan
solidaritas global, intervensi internasional seolah mendapatkan legitimasi
dan justifikasi apakah sebuah negara nasional dianggap melanggar aspek
humanisme.
Disini Human Interest diletakkan lebih utama dari National
Interest, dan humanisme, implisit dan selaras dengan internasionalisme,
dianggap lebih penting dari nasionalisme. Disini pula kedaulatan sebuah
negara nasional menjadi tidak kebal dan dapat disisihkan.
Inilah pergulatan yang kita alami dewasa ini ketika kita bicara berdaulat
dan bebas dalam politik. Sebenarnya limapuluh enam tahun yang lalu, dalam
pidato 1 Juni 1945 Bung Karno telah mengedepankan isu sentral ini, bagaimana
menyelaraskan dan membangun keseimbangan antara nasionalisme dan
internasionalisme, atau antara kebangsaan dan kemanusiaan. Kalimat yang
diangkat oleh Bung Karno bahwa "Internasionalisme tidak dapat hidup subur
kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme, dan, nasionalisme tidak
dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme",
sudah cukup jelas bahwa tidak perlu ada konflik diantara keduanya.
Tetapi ingat sebagaimana kita telah diingatkan oleh Bung Karno bahwa
internasionalisme adalah bukan kosmopolitanisme.
Kosmopolitanisme meremehkan nasionalisme, sehingga tidak cocok untuk bangsa
Indonesia. Dalam keniscayaannya, berdaulat dan bebas dalam politik adalah
merupakan pilihan. Seberat dan sekeras apapun tantangan yang kita hadapi
dalam era globalisasi ini, harus tetap dipertahankan dan diperjuangkan
implementasinya. Semangat untuk berdikari dalam ekonomi, tetap memiliki
logika dan relevansi, sepanjang dimaknai dan diberikan penafsiran yang
tepat. Berdikari, atau dalam pergeseran terminologinya menjadi mandiri,
tidak boleh diartikan mengisolasi atau menutup diri. Berdikari atau mandiri,
sebaliknya harus diartikan sebagai mencegah ketergantungan mutlak dan
keharusan memiliki fundamental ekonomi yang kokoh. Kalau tidak, kita akan
menjadi bulan-bulanan dalam percaturan ekonomi global yang kian diwarnai
oleh kecenderungan dan realitas kapitalisme global baru ( The new global
capitalism ) dan masyarakat terbuka ( Open Society ).
Alangkah rawan dan berbahayanya jika 210 juta bangsa Indonesia ini tidak
memiliki ketahnan ekonomi, tidak memiliki kecukupan memenuhi kebutuhannya
sendiri pada komoditas tertentu, tidak memiliki fundamental yang kuat, tidak
memiliki sumber daya manusia ( Human Capital ), produktifitas dan daya saing
yang tinggi, dan tidak tahan terhadap goncangan ekonomi eksternal.
Pengalaman krisis moneter dan ekonomi mulai th 1997 yang lalu memberikan
pelajaran dan pengalaman yang amat berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa
dimasa depan ketahanan dan kemandirian dalam bidang ekonomi perlu terus
dikuatkan.
Substansi terakhir dalam Trisakti adalah Berkepribadian dalam kebudayaan.
Domain dan dimensi budaya tentunya amat luas.
Terkandung didalam nilai dan perilaku; etika, moral dan budi pekerti,
gagasan, pengetahuan dan teknologi, kepribadian dan jati diri, dan
lain-lain. Telaah kritis berkenaan dengan kepribadian dalam kebudayaan ini
dapat menyentuh isu-isu utama seputar bagaimana bangsa Indonesia terus dapat
berkembang menjadi bangsa yang kian maju, stabil, demokratis dan sejahtera,
diatas landasan nilai, kepribadian dan jati dirinya, serta sosok masyarakat
seperti apa yang hendak kita tuju (Good Society ). Menghadapi kerasnya
benturan dalam percaturan global serta menghadapi kuatnya gejala
disintegrasi nasional, sebuah bangsa harus membangun sendiri kekuatan,
ketahanan dan pranata persatuan dan kesatuannya, agar bangsa yang
bersangkutan tetap tegak, bergerak maju dan tampil terhormat. Upaya bangsa
Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengaktualisasikan sistem nilai,
kepribadian dan jati dirinya dalam harmoni dan keselarasan dengan
nilai-nilai universal, perlu diletakkan dalam konteks berkepribadian dalam
kebudayaan. Adalah benar bahwa budaya itu adalah dinamis, terus berkembang
dan "in the making", tetapi tidak berarti nilai, jati diri dan warisan
nasional boleh dicabut dan ditinggalkan.
Kontribusi saya berupa telaah umum, dan hanya membuat pokok-pokok pikiran
dalam seminar penting ini tentulah tidak lebih dari suatu perspektif dan
pendekatan dari banyak pikiran cerdas yang akan hadir, yang akan disumbang
oleh saudara sekalian. Setidaknya kita telah memulai sebuah telaah dan
refleksi kritis yang tepat topik dan tepat waktu. Menghadirkan idealisme dan
pikiran-pikiran besar Bung Karno dalam proses "State, Nation and Caracter
building" yang memang belum usai dinegeri ini nampaknya merupakan panggilan
dan keniscayaan sejarah.
Semoga partisipasi dan kontribusi kita semua menjadi bagian dalam upaya
pembangunan menuju sosoknya yang makin maju, stabil, demokratis dan
sejahtera diawal abad ke 21 ini.
Jakarta, 27 Februari 2001
* * * *
----- End of forwarded message from warana tunggal -----
Back
Forward