PERATURAN IMMIGRASI
UNTUK BISNES DAN PARIWISATA DI INDONESIA

E n g l i s h

| Home | R e s e r v e | R e s e r v e | R e s e r v e | R e s e r v e | C o n t a c t |

DAFTAR ISI

BAGIAN I
PARAKATA

SELAMAT DATANG
DI INDONESIA
PERMOHONAN VISA

BAGIAN II
PROSEDUR

VISA DAN IZIN KEIMIGRASIAN
PERPANJANGAN
IZIN KEIMIGRASIAN
ALIH STATUS
IZIN KEIMIGRASIAN
ALIH SPONSOR
DAN ALIH JABATAN
PENGGANTIAN
DOKUMEN IMIGRASI
KEWAJIBAN PENDAFTARAN ORANG ASING

BAGIAN III
PARIWISATA
DI INDONESIA

PARIWISATA
DI INDONESIA
PERMOHONAN VISA

1. Visa Republik Indonesia

  1. Visa Republik Indonesia dapat berbentuk Cap Dinas atau lembaran kertas yang dilampirkan pada paspor. Bisa juga berbentuk Kartu biasa atau Kartu elektronik. Visa tersebut dapat diberikan berdasarkan permohonan, namun pengurusannya dapat dikuasakan pada orang lain;

  2. Visa Diplomatik atau Visa Dinas, hanya dapat diberikan kepada pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas. Untuk permohonannya, wajib disertai nota diplomatik atau nota dinas;

  3. Kecuali Visa Diplomatik dan Dinas, permohonan visa dapat dikuasakan kepada pihak lain;

  4. Permohonan visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

  5. Visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal visa tersebut dikeluarkan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui, orang asing yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ulang.

2. Pejabat yang berwenang

  1. Kepala Bidang Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, adalah Pejabat Pemberi Visa yang berwenang untuk memberikan atau menolak memberi Visa Diplomatik atau Visa Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri;

  2. Pejabat Pemberi Visa berwenang untuk memberikan atau menolak memberikan Visa Singgah, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman cq Direktur Jenderal Imigrasi;

  3. Direktur Jenderal Imigrasi dapat memberikan kewenangan kepada Pejabat Pemberi Visa, untuk atas kuasa sendiri memberikan atau menolak Visa Singgah dan Visa Kunjungan;

  4. Pejabat Pemberi Visa dapat memberi visa atas kuasa sendiri kepada orang asing pemegang dokumen perjalanan/paspor kebangsaan yang sah;

  5. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, Pejabat Pemberi Visa dapat memberikan Visa kepada perorangan yang tidak memiliki paspor kebangsaan (Stateless/Tanpa Kewarganegaraan);

  6. Ijin masuk ke Indonesia tetap menjadi kewenangan dari Pejabat Imigrasi yang bertugas di pelabuhan laut/udara/perbatasan Internasional yang ditunjuk;

  7. Dalam keadaan mendesak, Visa Singgah dan Visa Kunjungan dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

3. Persyaratan Umum Memohon Visa

Permohonan Visa diajukan kepada Pejabat Pemberi Visa yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, setelah mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa :

  1. Paspor atau Dokumen Peijalanan yang sah dan berlaku;

  2. Tiket untuk berangkat dan kembah, atau bukti lain untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan;

  3. Pasfoto ukuran 4 x 6 Cm, 2 (dua) lembar;

  4. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di Indonesia;

  5. Tidak termasuk dalam Daftar Penangkalan;

  6. Membayar biaya Imigrasi sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku.

4. Pemberian Visa

Permohonan Visa tersebut dapat dikabulkan bila orang asing yang bersangkutan

  1. Telah memenuhi persvaratan yang ditentukan;

  2. Membayar Biaya Imigrasi sesuai jenis Visa;

  3. Tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.

5. Penolakan Pemberian Visa

Permohonan Visa tersebut dapat ditolak apabila orang asing yang bersangkutan :

  1. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan

  2. Tercantum dalam daftar Penangkalan, atau termasuk orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 U.U. No. 9/1992 tentang Keimigrasian, yaitu:


    1. Diketahui atau diduga telibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;

    2. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain, bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;

    3. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;

    4. Atas permintaan suatu negara, orang asing berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

    5. Pernah diusir atau di dideportasi dari wilayah Indonesia;

    6. Menderita penyakit jiwa atau penyakit menular lainnya yang dapat membahayakan masyarakat;


  3. Berasal dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman.

6. Penyelesaian Visa

  1. Visa diterakan dalam bentuk cap dinas atau bentuk lainnya pada paspor kebangsaan, atau dokumen perjalanan yang sah lainnya;

  2. Salinan formulir permohonan Visa yang telah terisi lengkap dan ditandatangani oleh Pejabat Pemberi Visa, dikirimkan secara kolektif pada hari yang sama, kepada Direktur Jenderal Imigrasi;

  3. Nomor dan tanggal pemberian Visa dicatat pada formulir permohonan Visa tersebut;

  4. Visa yang diberikan ditandatangani oleh Pejabat Pemberi Visa pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

  5. Paspor yang telah tercantum Visa dikembalikan kepada Pemohon.

7. Tata Cara Khusus

Untuk beberapa alasan, permohonan visa dapat diatur dan ditangani oleh sponsor dari orang asing yani bersangkutan di Indonesia. Dalam hal ini, sponsor harus menghadap sendiri ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melaksanakan tata cara sebagai berikut:

  1. Atas nama orang asing yang bersangkutan, mengajukan permohonan visa kepada Seksi Visa Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;

  2. Memenuhi persyaratan visa sesuai dengan jenisnya, termasuk permohonan sponsor yang menyatakan tujuan mengundang sertajaminan selama berada di Indonesia.

Apabila tak ada hal-hal yang memberatkan, penguasaan pemberian visa untuk orang asing yang bersangkatan dapat dikirimkan per-teleks atas biaya sponsor kepada Pejabat Pemberi Visa di Perwakilan RI di luar negeri di tempat kediaman orang asing yang bersangkutan. Sejak itu, pemberian visanya akan dilaksanakan oieh Pejabat Pemberi Visa, pada saat orang asing yang bersangkutan menghadap.

| R e s e r v e | R e s e r v e | R e s e r v e |
   

Copyright © 1996 - 2003 dr.willy@wirantaprawira.net