MENGUAK TABIR PERISTIWA 1 OKTOBER 1965 - MENCARI KEADILAN


Acrobat Reader is required

Dipersembahkan kepada:
Seluruh Korban Rejim Jendral Suharto

English Version
Dedicated to:
all the Victims of General Suharto´s Regime

 

KKP-HAM 65 Sumut menuntut pertanggungjawaban dan pengakuan negara atas peristiwa pembantaian massal.

Hari ini korban 65 Sumut yang tergabung dalam Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 Sumut (KKP-HAM 65) melakukan aksinya di Gedung DPRD Sumut. Sekitar 700 an orang dari berbagai wilayah kabupaten memadati gedung DPRD Sumut, diataranya berasal dari kabupaten Toba Samosir, Tanah Karo, Sidikalang, Langkat, Binjai, Simalungun, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Kodya Medan. Dalam beberapa orasinya yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan daerah menuntut agar Suharto diadili hidup atau mati karena kekejaman rezim otoriter fasisme militeristik orde baru telah lama menyengsarakan korban dan berpuluh-puluh tahun telah menjalani masa-masa pahit dalam hidupnya.

Berikut pernyataan sikap KKP HAM 65 Sumut.

PERNYATAAN SIKAP

KOMITE AKSI KORBAN PELANGGARAN HAM PERISTIWA 1965 SUMUT

(KKP-HAM ’65)

 

Kepada Yth

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta

2  Ketua MPR Republik Indonesia di Jakarta

3. DPR Republik Indonesia di Jakarta

4. Mahkamah Konstitusi di Jakarta

5. Komnas HAM di Jakarta

6. DPRD Sumut di Medan

7. Sumut di Medan

Di,-
Tempat

Pada hari ini tanggal 30 September 2005, genap sudah 40 tahun kita mengenang kembali tragedy 1965 sebagai tragedy kemanusiaan terbesar di Indonesia. Peringatan ini tidak bermaksud untuk mengungkit-ungkit dendam, membuka luka-luka lama, melampiaskan kemarahan, mengumbar hujatan, menyebar kebencian atau mengipasi permusuhan melainkan untuk mengajak bangsa kita untuk menjunjung tinggi-tinggi perikemanusiaan, memupuk rasa persaudaraan, meng-hormati perasaan keadilan, menghormati hukum dan hak asasi manusia demi kebaikan bersama seluruh bangsa

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi setelah Suharto melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah dibawah Presiden Sukarno. Selama 32 tahun rezim Soeharto berkuasa, masyarakat telah dikelabui dengan informasi dan sejarah yang melegitimasi tindakan kebiadaban rezim orde baru terutama atas terjadinya pembantaian sebagaimana pengakuan Sarwo Edhie Wibowo “seba-nyak tiga juta orang terbunuh dalam peristiwa 1965”. Terjadinya penangkapan, penahanan dan wajib lapor terhadap puluhan ribu orang selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tanpa pernah menjalani proses hukum dan peradilan dengan tuduhan “terlibat PKI”. Jutaan rakyat kehilangan harta benda karena dirampas, anak istri diperkosa, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah (PNS), TNI, BUMN, perkebunan tanpa pernah diberikan pesangon, pemberangusan hak untuk berkarya, tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak bersih lingkungan dan diskriminasi yang terus terjadi hingga kini.

Stigma PKI yang diberikan oleh rezim orde baru dengan memberi label pada KTP sebagai OT/ET dan anak keturunan dinyatakan tidak bersih lingkungan membuat anak - keturunan korban sulit mendapatkan pekerjaan dan kehilangan hak untuk menjadi Pegawai Negeri, TNI dan Polri dan membuat korban peristiwa 1965 menjadi warga kelas dua (marginalisasi). Kehidupan para korban sejak tahun 1965 seperti mati suri, karena walaupun kami hidup tapi negara tidak memberikan kami ruang untuk hidup layak dan selalu didiskriminasi lewat berbagai kebijakan yang dibuat oleh negara. Hak-hak sipil & politik serta hak-hak ekonomi dan sosial budaya yang dilindungi oleh Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan UUD ‘45 tidak dapat kami nikmati karena tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh Negara. Ironisnya, malah Negara mengeluarkan berbagai peraturan yang mencabut hak-hak dasar kami sebagai warga Negara dengan alasan “terlibat langsung atau tidak langsung dalam peristiwa 1965" tanpa pernah secara terbuka lewat hukum membuktikan keterlibatan para korban 1965.

Walaupun peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah berlalu empat puluh tahun yang lalu dan dikenal sebagai tragedi terbesar di Indonesia pasca kemerdekaan namun upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan ini masih sangat minim, padahal akibat peristiwa ini puluhan juta rakyat mengalami diskriminasi dan dianggap sebagai penghianat bangsa karena tuduhan terlibat Partai Komunis Indonesia oleh rezim otoriter Soeharto.

Pergantian rejim yang berkuasa di era transisi demokrasi belum memiliki kemauan politik untuk melakukan pelurusan sejarah atas tragedi ini sehingga pelanggaran Hak Azasi Manusia terhadap jutaan rakyat korban tragedi ‘65 hingga kini masih terabaikan. Bahkan pemerintah Indonesia mempolitisir tuntutan para korban tragedi politik 1965, dengan menggunakan UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang isi dan hakekatnya melegitimasi stigma yang dibangun oleh rejim otoriter Soeharto selama 32 tahun berkuasa.

Politik Indonesia masih condong kepada kepentingan elit politik dan belum bergerak kepada kepentingan rakyat. Hal ini dapat kita lihat dari UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menjadikan hak-hak korban “barter” dengan pemberian maaf kepada pelaku. Pemberian amnesti oleh negara menjadi penentu terhadap pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban, dan ini memperlihatkan negara lebih melindungi kepentingan para pelaku pelanggaran HAM bukan kepentingan korban yang sudah lama menderita.

Peristiwa 1965 hendaknya memberikan pelajaran berharga bagi bangsa kita untuk membangun relasi yang lebih baik antara warga bangsa yang saat ini tersekat-sekat dengan prasangka dan kebencian. Fragmentasi sosial yang saat ini kita rasakan adalah buah dari kebencian dan prasangka yang terus menerus direproduksi. Amnesia massal akibat versi tunggal sejarah yang terus menerus dipelihara sudah saatnya dihentikan agar bangsa kita kembali bangkit menjadi bangsa yang beradap dimana kekerasan tidak lagi mendapatkan tempat yang penting dalam budaya bangsa. Marilah kita bangun kembali bangsa ini menjadi bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sebagai tonggak nilai budaya bangsa dimasa mendatang.

Dengan alasan-alasan diatas maka kami KOMITE AKSI KORBAN PELANGGA-RAN HAM PERISTIWA 1965 (KKP-HAM ’65) dengan ini menyatakan sikap :

1.   Menuntut pertanggungjawaban dan pengakuan Negara atas terjadinya peristiwa pembantaian massal peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan meminta maaf kepada korban maupun keluarganya ;

2.   Adili Suharto selaku pihak yang sangat bertanggung jawab atas pembantaian jutaan rakyat Indonesia tahun 1965-1968 ;

3.   Lakukan pelurusan sejarah yang sudah diputar balikkan selama 40 tahun dan menarik seluruh dokumen, arsip, buku, film, dll yang melakukan pembodohan terhadap rakyat;

4.   Memberikan rehabilitasi umum kepada seluruh korban pelanggaran HAM berat masa lalu ;

5.   Mencabut semua produk undang-undang yang bersifat diskriminatif dan mengebiri hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya para korban persitwa 1965 ;


Medan, 30 September 2005

KOMITE AKSI KORBAN PELANGGARAN HAM PERISTIWA 1965 (KKP-HAM ’65)

Koordinator,

BELMAN SIBORO GINTING * FARID HISYAM * YUSUF GINTING

************** 0 0 0 0 0 0 ************

Kompas, Jumat 30 September  2005

Pengalaman Etis?

: GADIS ARIVIA

Hidup beretika tidaklah sulit dipahami. Keputusan etis berkait erat dengan konsep-konsep seperti "keadilan", "hak", "kewajiban", "kebaikan", dan  "kebena-ran". Namun, manusia lalu mempersulit konsep-konsep ini dengan berbagai argumentasi yang "tidak adil", "tidak berhak", "tidak baik", dan "tidak benar".

Manusia dapat melakukan keputusan etis yang membutuhkan kepekaan akan bahasa? Kepekaan menangkap getaran, ekspresi, dan bahasa "lain" yang muncul. Bahasa "lain" yang diutarakan dari mereka yang tertekan, tertipu, tersakiti membutuhkan perangkat ekstra untuk mendengarkan. Apa itu?

Heidegger dalam Letter on Humanism (1946) menggarisbawahi keterbukaan (atau responsiveness). Tiap bahasa yang digunakan membentuk, memberi, memasok cara berpikir, melihat, menjadi diri yang terus dihadapkan berbagai bahasa yang mempunyai masing-masing "kekuasaan" di belakangnya.

Dengan keterbukaan, segala bentuk kekuasaan dapat diperiksa ulang, diper-tanyakan ulang, direnegosiasi hingga akhirnya pengalaman etis tercapai. Hal inilah yang saya lakukan dengan membuka hati guna mendengarkan kisah-kisah pilu para ibu yang pernah dipenjara tanpa sebab. Simak film dokumenter Kado untuk Ibu (Syarikat Indonesia, 2005).

Yang dibisukan

Tahun 1965, Ibu Sumilah baru berusia 14 tahun, saat diambil dari keluarganya, ia diangkut dengan truk berisi 48 orang ke penjara Wirogunan. Ia lalu dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Plantungan di pegunungan Dieng, Jawa Tengah, dan tinggal di sana hingga tahun 1971.

Dibebaskan karena ada kekeliruan. Tanpa pernyataan maaf, tanpa ada rehabilitasi nama, stigma eks tapol menghantui dirinya seumur hidup. Ibu Sumilah tidak sendirian. Juga ada ibu Fatmiati yang disiksa karena tidak mengaku sebagai anggota Gerwani. Ia menolak untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Ia pun dijebloskan ke LP Plantungan, tempat yang pernah dipakai untuk kamp isolasi penyakit lepra di tahun 1957.

Dengan ibu Putmainah. Ia ditangkap karena anggota Gerwani. Dikatakan, organisasi ini bertujuan memberdayakan perempuan Indonesia dengan menye-lenggarakan aneka kegiatan pendidikan tentang cara mengasuh anak, pengetahuan gizi, dan hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan yang dibela adalah yang telah diabaikan para suami yang meninggalkan mereka. Memberi penguatan sesama perempuan dan mencari peluang usaha untuk menyambung ekonomi keluarga.

Organisasi ini tidak beda dengan PKK, yang memerhatikan kesejahteraan keluarga. Entah mengapa, mereka dituduh melakukan Operasi Harum Bunga terlibat pembunuhan para jenderal. Bahkan, di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya anggota Gerwani digambarkan menari-nari di atas penyiksaan para jenderal. Akhirnya, anggota Gerwani diburu, dipenjara, dan dibunuh.

Kekerasan negara

Dan pemerkosaan adalah bentuk paling populer kekerasan negara terhadap perempuan. Kekerasan negara didefinisikan sebagai bentuk agresivitas aparat atau pengelola negara atas masyarakat sipil. Mengapa terhadap perempuan pelecehan dan pemerkosaan merupakan praktik ampuh? Pelecehan dan pemerkosaan dianggap sulit untuk dituntut apalagi bila digunakan saat negara dalam keadaan darurat.

Keadaan seperti itu, pelecehan dan pemerkosaan dianggap ekses sehingga dinilai wajar. Masalah lain, sulitnya mengungkap kasus-kasus itu karena korban risih membicarakannya secara publik. Bagi militer, situasi ini amat menguntung-kan. Bila masyarakat menganggapnya sebagai wilayah privat, berarti paling jauh dihubungkan dengan penyimpangan tingkah laku individu, cukup dihukum secara personal.

Special Rapporteur menegaskan, kekerasan terhadap perempuan dipakai sebagai alat represi politik seperti layaknya senjata perang. Target pelecehan dan pemerkosaan ditujukan kepada aktivis perempuan, anggota kelompok oposisi, atau keluarga yang tergolong kelompok yang dianggap radikal dan membahaya-kan stabilitas negara.

Yang terjadi pada Sumarmiyati di Plantungan. Ia digunduli, ditelanjangi, di-"gerayang", dan dipaksa mencium kelamin para aparat.

Bangsa yang terluka

Terjadi pada para korban di Plantungan pada tahun 1965- 1966 merupakan tragedi yang menimpa suatu bangsa. Ingatan kolektif ini tidak mudah dilupakan, meninggalkan kepedihan mendalam baik bagi generasi masa lalu maupun generasi ke depan.

Ricoeur (2000) menegaskan, mengingat menjadi tugas yang harus dipenuhi. Menghidupkan ingatan sosial bukan untuk menaruh dendam dan benci pada kebrutalan kelompok tertentu di masa lalu, tetapi lebih membangun proyek perdamaian dan berusaha tidak mengulangi kekeliruan di masa lalu.

Bangsa hanya dapat dipulihkan bila terjadi keterbukaan untuk menerima bahasa-bahasa "lain" yang telah lama dibungkam. Keterbukaan menghasilkan kehidupan lebih jujur dan adil guna membentuk pengalaman etis bersama.

Arivia Dosen filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-UI; Pendiri Jurnal Perempuan

*************** 0 0 0 0 0 0******************

http ://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=191528

Sabtu, 01 Okt 2005,

Ceko Bongkar Konspirasi di Balik Kudeta PKI 1965

Minta Habisi dengan Sekali Pukul

447 halaman Kudeta 1 Oktober 1965 yang ditulis ilmuwan Ceko, Victor Miroslav Vic, mengungkap detail teori konspirasi di balik kudeta berdarah PKI 40 tahun lalu. Terutama tentang peran Ketua Partai Komunis China Mao Zedong.

Jakarta

Pesawat kepresidenan Jetstar yang membawa Presiden Soekarno dan 80 anggota rombongan, termasuk Ketua CC (Committee Central) PKI Dipo Nusantara (D.N.) Aidit, meninggalkan tanah air menuju Aljazair guna menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) II. Pesawat transit di Kairo, Mesir, 26 Juni 1965.

Ada kabar bahwa Presiden Aljazair Ben Bella dikudeta. KAA pun ditunda hingga 5 November 1965. Bung Karno kemudian memutuskan pulang ke tanah air. Sedangkan rombongan kecil yang dipimpin Aidit melawat ke Peking (Beijing), China. Salah satu di antara mereka adalah Nyono.

Di tanah air, penyakit ginjal Bung Karno kambuh lagi. Tim dokter China yang merawat Bung Karno sejak 1960 mendiagnosis bahwa kali ini penyakitnya makin gawat. Bahkan, tim dokter China itu memperkirakan, sewaktu-waktu jika penyakit Bung Karno kambuh lagi nyawanya tak tertolong. Keadaan ini makin mematangkan rencana PKI mengambil alih kekuasaan dari tangan Bung Karno. Yakni, dengan menyingkirkan rival utamanya lebih dahulu: para jenderal TNI AD.

Kesehatan Bung Karno itu terlihat dari perintah pemanggilan mendadak Aidit dan Nyono oleh sang pemimpin besar revolusi itu lewat Menlu Soebandrio. Keduanya diminta segera pulang ke tanah air. Lewat kawat, Aidit menjawab akan pulang pada 3 Agustus 1965.

4 Agustus 1965, kesehatan Bung Karno terus memburuk. Dia tiba-tiba muntah-muntah sebanyak 11 kali, ditambah hilang kesadaran empat kali. Dokter kepresidenan, Dr Mahar Mardjono, pun mendadak dipanggil ke kamar Bung Karno di Istana Negara. Saat itu sudah ada tim dokter China.

Diduga keras ternyata diagnosis dokter China tadi berkaitan erat dengan rencana PKI mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Rencana ini muncul setelah Aidit bertemu Mao Tze Tung (Mao Zedong) di China. Sebab, posisi Bung Karno sebagai presiden sekaligus panglima tertinggi Angkatan Bersenjata sangat menentukan arah politik Indonesia.

Sampai Bung Karno mangkat, sudah bisa ditebak akan terjadi perebutan kekuasaan antara PKI dan TNI-AD. Saling mendahului dan saling jegal antara kekuatan saat itu sangat mewarnai politik Indonesia 1965. "Ternyata diagnosis tim dokter China terbukti keliru. Sebab, Bung Karno baru meninggal tujuh tahun kemudian," ungkap Ketua LIPI Taufik Abdulah dalam bedah buku di Yayasan Obor yang menerbitkan buku karya Miroslav kemarin.

Lain yang menguatkan bahwa PKI akan mengambil alih kekuasaan di Indonesia terekam dalam pembicaraan Ketua Partai Komunis China Mao Tze Tung dan Ketua CC PKI DP Aidit yang menemuinya Zhongnanghai, sebuah perkampungan dalam dinding-dinding kota terlarang di China.

"Kamu harus mengambil tindakan cepat," kata Mao kepada Aidit.

"Saya khawatir AD akan menjadi penghalang," keluh Aidit ragu-ragu.

"Baiklah, lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu; habisi semua jenderal dan perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu," ungkap Mao berapi-api.

"Itu berarti membunuh beratus-ratus perwira," tanya Aidit lagi.

"Di Shensi Utara, saya membunuh lebih dari 20 ribu orang kader dalam sekali pukul saja," tukas Mao.

Menemui Mao, Aidit disertai dua dokter China, Dr Wang Hsing Te dan Dr Tan Min Hsuen (salah satu di antaranya diyakini Miroslav sebagai perwira intelijen China) terbang ke Jakarta guna mendeteksi kesehatan Bung Karno. Pada 7 Agustus 1965, mereka menghadap Bung Karno di Istana Merdeka.

8 Agustus 1965, Aidit kembali menemui Bung Karno di Istana Bogor untuk berbicara empat mata. Menurut Miroslav, saat bertemu secara pribadi dengan Bung Karno itulah, Aidit melaporkan hasil pembicaraannya dengan Mao Tze Tung. Misalnya, advis untuk menyingkirkan jenderal AD yang tidak loyal kepada presiden (baca dewan jenderal sebutan PKI bagi jenderal AD).

Sadar benar tidak mudah menyingkirkan para jenderal AD tanpa payung kekuasaan Soekarno. Kedua, membentuk Kabinet Gotong Royong dengan PKI sebagai pemegang kendali (dengan memasukkan para kadernya). Ketiga, setelah semua misi itu sukses, diam-diam PKI menyiapkan strategi untuk menyingkirkan Bung Karno secara halus. Caranya, China menawari Bung Karno untuk istirahat panjang di sebuah vila dekat Danau Angsa, China, guna mengobati penyakitnya.

"Itu sebenarnya cara licik Aidit dan Mao untuk menyingkirkan Bung Karno dari kekuasaannya setelah melapangkan jalan PKI mengambil alih kekuasaan," ungkap Miroslav.

Itu pernah diterapkan Mao kepada Raja Kamboja Pangeran Norodom Sihanouk. Setelah China berhasil mengomuniskan Kamboja lewat Pol Pot. Giliran Jenderal Lon Nol mengudeta Sihanouk saat berkunjung ke Moskow. Saat Kremlin (baca Uni Sovyet) menolak memberikan suaka kepada Sihanouk, China dengan senang hati menawarkan tempat tinggal dan perawatan yang wah bagi Sihanouk. "Istrinya, Princess Monica, sangat menikmati pemberian China tadi," tambah Miroslav.

Hasil rekonstruksi kejadian yang dibuat Miroslav, Bung Karno tampaknya sejalan dengan rencana Mao. Terbukti, lanjut Miroslav, Bung Karno memanggil Brigjen Subur, Komandan Resimen Tjakrabhirawa, dan Letkol Untung ke kamar tidurnya untuk bertanya pada mereka.

"Apakah dia (Untung) cukup berani menangkap para jenderal yang tidak loyal kepada presiden dan menentang kebijakannya?" tanya Bung Karno.

"Saya akan melakukan kalau diperintahkan," jawab Untung saat itu.

Ketua LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Taufik Abdullah mengatakan, kevalidan sejarah seperti itu memang perlu diuji. Tapi, boleh jadi dugaan keras Miroslav tersebut ada benarnya.

Membuat tamsil, ada sepasang pengantin masuk rumah. Saat keluar wajahnya terlihat lusuh. Orang bisa menduga, pasangan pengantin itu baru melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Tapi, tidak ada yang tahu persis. "Bisa juga wajah yang tampak loyo itu disebabkan mereka habis membersihkan rumah," ujar Taufik.

"Miroslav pantas menduga kuat bahwa pembicaraan Aidit dan Bung Karno di kamar tidurnya adalah soal isi pertemuan Aidit dengan Mao," tambah Taufik.

Tze Tung, lanjut Miroslav, semula ingin menggandeng Bung Karno untuk menan-capkan kekuasaan PKI di Indonesia. Tapi, dalam perkembangan selanjutnya, Bung Karno dinilai bukan sosok pemimpin yang cocok. Dia dianggap terlalu sembrono dan pembawaannya meledak-ledak. Tapi, Mao tetap membutuhkan Bung Karno untuk mengantarkan PKI berkuasa di Indonesia.

Pembawaan yang meledak-ledak tersebut pernah dilaporkan Menlu China Marsekal Chen Yi saat menemui Bung Karno, 3 Desember 1964. Ketika itu, Bung Karno menuntut China agar membagi teknologi nuklirnya dengan Indonesia. Bung Karno juga mendesak uji nuklir dilakukan di wilayah Indonesia. Tujuannya, memberi dampak psikologis kepada kawan dan lawan Indonesia. Tapi, Chen Yi menolak karena itu terlalu berbahaya. Bung Karno kontan naik pitam. "Sambil menggebrak meja, Bung Karno berdiri menudingkan telunjuknya ke arah Chen Yi," ungkap Miroslav.

Keragu-raguan Mao Tze Tung tersebut, akhirnya China menunda pengiriman 100 ribu pucuk senjata untuk angkatan kelima (baca buruh dan tani) seperti dijanjikan sebelumnya. Sebagai gantinya, Mao hanya mengirimkan 30 ribu pucuk senjata lewat beberapa kapal guna menghadapi jenderal AD yang reaksioner. Tapi, itu tidak gratis. Sebagai imbalannya, Mao minta presiden melapangkan jalan PKI menguasai Indonesia. "Soal perjanjian rahasia itu terungkap dalam surat Aidit 10 November 1965 yang dikirim ke Bung Karno," terang Miroslav.

Intelijen yang dibangun PKI terus mengintesifkan pembicaraan dengan penguasa komunis China guna mempersiapkan pengambialihan kekuasaan di Indonesia. Kontak Aidit-Mao maupun Soebandrio-Chen Yi makin intensif menjelang pengambilalihan yang ternyata gagal itu.

Sejarah pun mencatat: pada 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI-AD oleh pasukan Cakrabhirawa. Mereka lalu dibawa ke Lubang Buaya untuk dimakamkan.

Itu sekaligus pukulan balik bagi PKI. Pangkostrad Mayjen Soeharto berhasil mengorganisasikan berbagai kekuatan anti-PKI untuk memukul balik lawannya. Soeharto akhirnya menjadi penguasa Orba selama 30 tahun lebih. (*)

***************** 0 0 0 0 0 0 *******************

http://kompas.com/kompas-cetak/0510/01/daerah/2093045.htm

Sabtu, 01 Oktober 2005

Korban Pelanggaran HAM 1965 Tuntut Pencabutan UU KKR

Kompas - Ratusan korban pelanggaran hak asasi manusia pasca-peristiwa G30S/ PKI tahun 1965 se-Sumatera Utara menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Korban yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Sumut, Jumat (30/9), itu juga menuntut pencabutan semua produk hukum yang diskriminatif terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Bekas tahanan politik dari berbagai daerah di Sumut, seperti Simalungun, Dairi, Asahan hingga Medan, ini meminta pertanggungjawaban negara atas terjadinya peristiwa pembantaian massal setelah peristiwa G30S 1965. ¡¨Kami hadir di sini bukan untuk menghidupkan komunisme, apalagi membangkitkan Partai Komunis Indonesia. Kami hanya ingin hak-hak kami sebagai warga negara dikembalikan,¡¨ ujar salah seorang demonstran.

Menilai UU KKR tidak berpihak kepada korban. Mereka menuntut UU tersebut dicabut dan diganti dengan UU yang lebih memihak kepada korban. ¡¨Isi UU tersebut hakikatnya melegitimasi stigma yang dibangun rezim otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun. UU tersebut menjadikan hak-hak korban dibarter dengan pemberian maaf kepada para pelaku. Negara lebih melindungi kepentingan para pelaku pelanggaran, bukan kepentingan korban yang sudah lama menderita,¡¨ ujar Saurma, aktivis Bakumsu, yang mendampingi korban.

Pengunjuk rasa satu per satu juga menuturkan pengalamannya selama menjadi tahanan politik tanpa sekali pun diadili di pengadilan resmi. ¡¨Saya ditangkap dan dibawa ke penjara di Pematang Siantar. Tiga bulan saya mendekam di sana dan diperlakukan sangat tidak manusiawi. Kami harus makan nasi dicampur pasir. Tidak sekali pun saya dibawa ke pengadilan,¡¨ ujar Galiam Sitohang (67), bekas anggota Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB).

Menuturkan, beberapa hari setelah meletus peristiwa G30S di Jakarta, dia yang bekerja di Pematang Siantar ditangkap tentara karena keanggotaannya di SBKB. Galiam bahkan tidak tahu jika SBKB tersebut berafiliasi dengan PKI. „Mana kami tahu kalau SBKB itu bagian dari PKI. Saat itu kami bekerja saja dan tidak tahu politik,“  ujar dia.

Berbulan-bulan ditahan tanpa pengadilan, membuat dia harus tercerai-berai dengan keluarganya di kampung, Mariah Bahjambi, Kabupaten Simalungun. „Saat ditahan keluarga saya tinggal di desa. Setelah tiga bulan keluar dari penjara, penderitaan kami juga tidak berakhir. Karena tidak mungkin bekerja lagi, kami terpaksa ikut kerja paksa di daerah Kisaran, hanya untuk bisa bertahan hidup“ tutur Galiam.

40 tahun setelah peristiwa tragis tersebut, dia bersama rekan-rekannya kembali memperjuangkan hak-haknya. Mereka yang tergabung dalam Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 Sumut ini belum diperlakukan layak. (BIL)

 

*************** 0 0 0 0 0 0******************

 

http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=191521

Sabtu, 01 Okt 2005,

Ajak Memaafkan, Bukan Melupakan

Amelia Yani tentang Gerakan 30 September

JAKARTA - Amelia Yani, putri sulung Jenderal Ahmad Yani yang menjadi korban Gerakan 30 September (G30S), kembali menyerukan agar masyarakat memaaf-kan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Tuhan saja bisa memaafkan. Mengapa kita tidak bisa?" ujarnya dalam diskusi Komunisme dan Masyarakat Beragama di Indonesia yang diadakan MUI di Masjid Istiqlal kemarin.

Calon bupati Purworejo yang gagal dalam pilkada lalu itu mengajak agar masyarakat yang menjadi korban kekejaman PKI pada masa lalu menghapus dendam politiknya terhadap mantan anggota PKI. Hanya, dia mengaku usaha itu memang tidak gampang.

"Untuk bisa hidup normal dengan mantan anggota PKI, memang butuh waktu lama. Begitu juga dengan sebagian saudara saya," ungkap Amelia yang ayahnya dibunuh pasukan elite Cakrabirawa itu.

Dia mengingatkan, keluarga anggota PKI pada masa lalu mengalami nasib yang sama. Bahkan, kondisi keluarga para anak-cucu eks PKI jauh lebih menderita. "Kita bukan pelaku (sejarah langsung peristiwa itu), sehingga jangan larut dalam dendam ini," tegasnya.

Menurut dia, anak-anak mantan anggota PKI meminta kesetaraan dan dihormati hak asasinya. Sebab, selama ini mereka selalu dikucilkan. "Saya dekat dan bisa memaafkan mereka sejak kecil. Bahkan, ibu saya sering memperlihatkan rasa kasihan kepada mereka. Contohnya, memberi makan para tahanan politik," ungkapnya.

Amelia juga menyatakan sering mengunjungi anak-anak mantan tokoh PKI seperti Ilham Aidit (anak D.N. Aidit). Namun, yang dilakukan terhadap teman-teman yang berbeda ideologi tersebut hanya memaafkan, bukan melupakan sejarah dan peristiwa itu. Makanya, dia bersama keluarga Pahlawan Revolusi membuat buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam.

Buku tersebut mengungkapkan kenangan dan perasaan anak-anak korban kekejaman PKI saat melihat kejadian tersebut di depan matanya.

Selain Amelia, Mohammad Qodari dan Fadli Zon turut menjadi pembicara. Kedua tokoh muda tersebut mengungkapkan pandangannya terhadap G 30 S. Menurut Qodari, kejadian itu sudah seharusnya menjadi pelajaran. "Tapi, jangan menyisa-kan dendam," katanya.

Fadli Zon lebih menyoroti upaya keluarga mantan anggota PKI untuk mengabur-kan sejarah tersebut. Lewat propagandanya, kata dia, mereka ingin mengesan-kan bahwa yang menjadi korban G 30 S tersebut adalah PKI. Padahal, yang terjadi waktu itu adalah upaya PKI untuk merebut kekuasaan. (die)

*************** 0 0 0 0 0 0******************

http://kompas.com/kompas-cetak/0510/01/opini/2092230.htm

Sabtu, 01 Oktober 2005

G30S dalam Pelajaran Sekolah

Oleh: Susanto Zuhdi

2004 yang diujicobakan di Jawa Timur menuai reaksi keras. Pasalnya, pada pelajaran sejarah tidak dicantumkan kata PKI pada “Gerakan 30 September 1965”.

Para guru dan sejumlah tokoh di Jawa Timur pun dibawa ke DPR. Masalah itu dibahas dalam rapat para menteri di bawah Menko Kesra pada Juni 2005. Akhirnya Depdiknas menyatakan, dalam masa transisi mata pelajaran sejarah di sekolah menggunakan Kurikulum 1994.

Soal fakta

Boleh berseloroh, mengapa tidak ditambah saja kata “PKI” sehingga tak perlu revisi selama enam bulan. Persoalannya tidak semudah itu, pun bukan soal fakta “G30S 1965” dengan “PKI” saja, tetapi ada dua hal lain yang diangkat.

Siswa kelas II dan III SLTA jurusan IPA dan SMK tidak diberi lagi pelajaran sejarah. Kedua, soal tuntutan agar mata pelajaran sejarah diberikan secara mandiri (terpisah) baik untuk SD maupun SLTP. Seperti diketahui, dalam Kurikulum 2004 mata pelajaran sejarah di SD digabung bersama Geografi dan Ekonomi. Adapun untuk SLTP, pelajaran Sejarah diberikan dalam kelompok IPS.

Seperti pelajaran lain, Sejarah tidak hanya memiliki ranah (ilmu) pengetahuan, tetapi juga makna subyektif berbangsa. Tentu tidak ada „Matematika Indonesia“ atau „Biologi Indonesia“. Namun, ada „Sejarah Indonesia“, seperti adanya „Sejarah Amerika“ atau „Sejarah Jepang“. Artinya, selain sebagai ilmu yang bekerja secara kritis, sejarah juga bermuatan makna yang dipegang dan nilai yang dianut suatu masyarakat pemilik sejarah itu.

(kehidupan) adalah arti yang diberikan terhadap proses dan tujuan yang hendak dicapai suatu masyarakat atau bangsa. Bangsa Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hendak mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, nilai-nilai Pancasila itulah yang menjadi landasan tujuan pendidikan nasional. Jadi, tidak tercantumnya „PKI“ dilihat dari penolak Kurikulum 2004 adalah upaya sistematik bagi hidupnya kembali partai yang berlawanan dengan ideologi Pancasila.

Kata „PKI“¨

Kompetensi dasar Kurikulum 2004, pelajaran Sejarah untuk SMP kelas IX (kelas III dalam pengertian lama) disebutkan "kemampuan menjelaskan peristiwa G30S dan perkembangan sosial, ekonomi, politik masa Orde Baru"

indikator, siswa dituntut dapat „menjelaskan peristiwa sekitar Gerakan 30 September 1965“. Adapun materi pokok tentang „¨Peristiwa G30S dan perkem-bangan sosial, ekonomi, politik masa Orde Baru“.

Dalam kurikulum untuk SMA dan madrasah aliyah kelas XII (kelas III pengertian lama) yang terkait kompetensi dasar adalah „kemampuan menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia di tengah usaha mengisi kemerdekaan“. Adapun materi pokoknya mengenai „Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan peralihan kekuasaan politik“.

Jelas kata „PKI“ tidak tercantum (lagi) dalam Kurikulum 2004. Dari sinilah persoalan berawal. Bukankah keterlibatan PKI dalam „Gerakan 30 September 1965“ adalah fakta. Tetapi soal keterlibatan, bukankah juga ada pihak lain? Jadi, yang terlibat bukan hanya PKI. Oleh karena itu, seharusnya ada berbagai versi atau pendapat tentang keterlibatan pihak-pihak lain dengan „G30S 1965“.

Yang tidak setuju dihilangkannya „PKI“ dalam kurikulum baru melihat ada latar belakang dan motivasi perjuangan politik dan ideologi dari kelompok tertentu. Untuk memperkuat argumentasinya, mereka menunjukkan indikator keberhasilan pembelajaran. Disebutkan, siswa (diharapkan) mampu ¨membandingkan bebe-rapa pendapat tentang peristiwa Gerakan 30 September¨. Bagi mereka, ini adalah upaya mengaburkan fakta „keterlibatan PKI“ dalam G30S 1965.

Akademis

Akademis berbagai pendapat tentang suatu topik, bukan hanya perlu tetapi harus dibahas. Kemampuan kritis dituntut bagi pembelajar sejarah. Sebab tidak ada sejarah tanpa pertanyaan atau permasalahan. Analisis terhadap persamaan dan perbedaan fakta dalam rekonstruksi dan memahami sejarah suatu keharusan akademis. Salah satu pertanyaan itu adalah “di mana letak perbedaan pendapat yang satu dibanding yang lain”.

Prasyarat untuk melakukan perbandingan perlu dipenuhi. Guru harus memahami peta perbedaan pendapat, tersedianya buku atau bahan ajar memadai.

Lebih lanjut dikemukakan, alih-alih siswa, mahasiswa sejarah saja belum tentu mampu “membandingkan” berbagai pendapat tentang “G30S 1965”. Memang ada beberapa pendapat tentang siapa pelaku atau yang terlibat gerakan. Beberapa pendapat/teori mengatakan, selain PKI pelaku “G30S 1965” peristiwa itu juga dilatarbelakangi masalah internal TNI Angkatan Darat, ada yang mengatakan peran Mayjen Soeharto, peran CIA, intelijen Inggris, dan keterlibatan KGB/Rusia, atau boleh jadi teori konspirasi.

Bukan ¨fakta¨ yang ditegaskan, tetapi “pendapat”. Padahal, istilah “pendapat” adalah sesuatu yang lebih dekat dengan opini. Mungkin istilah interpretasi jauh lebih akademis jika mau digunakan. Jadi, jika sebuah perbandingan hendak dilakukan adalah dengan menyandingkan fakta-fakta dari berbagai pendapat. Seperti diketahui dalam sejarah ada fakta kuat (hard-fact) contoh “Proklamasi 17 Agustus 1945” dan fakta lembek (soft-fact) contoh  “Tan Malaka ter(di)bunuh suatu pasukan bersenjata di Jawa Timur tahun 1948”.

Sejarah adalah soal sudut pandang. Topik yang dibicarakan sebenarnya adalah masalah saat sejarah sebagai persoalan akademis dipindah ke materi pelajaran untuk pendidikan dalam arti subyektif bangsa. Akan tetapi, faktanya harus benar dalam lingkup kerja akademis.

Tujuan pendidikan, materi sejarah adalah yang disepakati (accepted history). Tidak semua fakta harus dan pantas disampaikan pada anak didik. Karena sejarah juga soal seleksi bagi tujuan yang hendak dicapai, misalnya untuk tujuan berbangsa dan bernegara. Maka, apa perlunya terlalu menekankan fakta perang antarkerajaan. Tidakkah yang perlu dicari fakta sejarah yang merekatkan hubungan antarmasyarakat di kepulauan Indonesia.

Interpretasi tetap perlu dan penting guna melihat keragaman sejarah. Apalagi bangsa ini dibangun dari keragaman suku bangsa dan kebudayaan. Meski demikian, bagi perluasan wawasan, diperlukan sejumlah acuan beragam termasuk yang kontroversial di luar buku teks yang kelak ditetapkan (accepted history).

Kurikulum 2004 dirancang dalam suasana reformasi, digulirkan sejak tahun 1998. Kurikulum 1994 perlu diganti karena bersifat sentralistik, muatan berlebih, pemberian materi yang mengulang, tidak tampak penjejangan apakah perluasan atau pendalaman. Kurikulum 2004 umumnya lebih memenuhi persyaratan pembelajaran yang disebut berbasis kompentensi.

Yang diberi tugas Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk merevisi Kurikulum 2004 menghadapi pilihan guna menetapkan fakta yang accepted, tentang „G30S 1965“. Kita tunggu.

Zuhdi Direktur Geografi Sejarah Depbudpar; Dosen FIB Universitas Indonesia

*************** 0 0 0 0 0 0******************

Upaya Penghancuran Keturunan Yang Tersisa

Tingkap : Sekitar Tembok Berlin (22)

Oleh : A. Kohar Ibrahim

Jikalau dalam aksi penghancur-binasaan itu jumlah orang dewasa atau orang-tua sampai beratus-ratus ribu bahkan sejuta dua juta yang dibantai maupun dipenjarakan atau dibuang ke kamp konsentrasi seperti Pulau Buru, maka berapa banyakkah anak keturunan yang terpaka tertinggalkan ? Anak-anak dari yang masih balita sampai yang muda remaja pula ?

Ketika dalam kesempatan bertukar pikiran beberapa kali dengan para pemuda mahasiswa di bagian barat kota Berlin itu, perihal anak-anak tawanan yang menderita juga jadi perhatian adanya. Maka pembicaraan semakin hangat ketika Elke Herold memperlihatkan sebuah fotokopy foto-foto dokumentasi kekejaman kaum fasis Nazi. Di antara berjuta-juta orang yang dijadikan sasaran aksi kekejaman kaum Nazi itu memang termasuk anak-anak pula. Selain tak terbilang banyaknya anak-anak para tawanan yang terpaksa hidup dalam persembunyian, disembunyikan orang, jadi pelarian dan juga yang hidupnya terlunta-lunta atau jadi anak gelanda-ngan.

Sedangkan anak-anak yang masih ada ibu kandung yang mengurusnya atau diurus oleh anggota keluarga lainnya dan atau jadi angkat-angkat, kehidupannya pun tak lepas dari beragam penderitaan. Semata-mata karena mereka adalah anak-anak keturunan kaum yang mendapat cap yang kejam dan keji. Sebagai anak-anak yang danggap « tidak bersih dari lingkungan ». Jelasnya : sebagai anak-anak keturunan dari mereka yang dituduh« langsung maupun tak langsung terlibat G30S/PKI ».

Maka dari itu mereka tidak mendapat perlakuan seperti anak-anak lainnya, baik di dalam lingkungan pendidikan atau di luar itu; baik ketika masih bocah maupun setelah jadi remaja bahkan dewasa. Mereka tercatat dengan cap «tidak bersih dari lingkungan». Konsekwensinya tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah negeri, pun kemudian tidak bisa diterima sebagai pegawai negeri atau menjalani profesi yang dianggap strategis yang bisa membahayakan kekuasaan negara.

Tidak terbilang banyaknya anak-anak yang menderita karena tertinggalkan orang tuanya yang ditangkap atau dibunuh atau menyaksikan sendiri tragedi yang terjadi setelah Peristiwa 30 September 1965. Dari beribu-ribu naka-anak yang di-tapol-kan dan yang mengalami ragam macam penderitaan, adalah sejumlah diantaranya yang berhasil survive. Survive baik yang terus tumbuh membesar serta jadi dewasa di Indonesia, survive juga ada yang entah karena keberuntungan bisa hidup di manca-negara.

Salah seorang diantaranya, ada suaranya yang di kemudian hari kami siarkan di majalah Arena nomor 26. Berjudul: «Renungan Anak Seorang Tapol Tentang Gerakan 30 September». Dalam mana sang Anak Tapol itu secara jujur mengaku telah terpaksa dalam hal hal tertentu memakai topeng «ketidak-jujuran». Harus berdusta, demi keselamatan dirinya. Semata-mata karena mendapat cap seorang anak «tapol». Suatu keadaan yang menyakitkan. Karena tidak bisa menyatakan jati dirinya dalam suasana tercengkam ketakutan yang berkepanjangan. Hanya setelah dia berada di luar negeri, bermukim di suatu negeri yang menghargai hak-hak azasi manusialah dia merasa terbebaskan dari rasa ketakutan yang mencengkam dan selalu mebayang-bayanginya.

«Pada bulan-bulan September dan Oktober seperti sekarang ini aku sering teringat ketika masih dudul dibangku SMP» kenang sang Anak Tapol dalam renungannya itu. Selanjutnya menegaskan, «Suatu pagi ketika aku hendak siap-siap pergi ke sekolah, tiba-tiba ada berita dari salah seorang teman bila sekolahan ditutup untuk sementara

«Sekolahan ditutup berhubungan dengan semakin ramainya pertikaian politik. Beberapa guru pengajar tidak masuk dan terakhir aku dengar mereka ditangkap untuk dimasukkan ke dalam penjara, karena mereka adalah anggota PGRI yang beraliansi dengan PKI. PKI sendiri dituduh sebagai ‘dalang’ pembunuhan para Jendral di Ibukota. Karena tidak pergi ke sekolah, maka seperti biasa aku ingin menghabiskan waktuku main-main di Sungai Brantas yang lokasinya tidak seberapa jauh dari rumah. Namun keputusan itu ternyata keliru besar buat perkembangan jiwaku. Karena di Sungai Brantas aku melihat suatu pemandangan yang membuat aku susah menelan makanan untuk beberapa waktu lamanya. Bahkan aku percaya, jika bukan saja manusia yang punya perasaan sensistif seperti aku yang akan terganggu dengan pemandangan itu. Setiap orang yang memiliki rasa kemanusiaan pasti akan terganggu

«Betapa tidak lanjut sang Anak Tapol dalam renungannya itu. «Hari itu aku menyaksikan dengan mataku berderet-deret tubuh manusia mengapung di atas sungai tanpa kepala dan tangan masih terikat di belakang. Begitu banyak mayat manusia terbawa arus sungai dan ada pula yang parkir di tebing sungai dengan keroyokan lalat untuk kembali hanyut ke mulut sungai. Pemandangan semacam itu tidak pernah aku lupakan sampai saat ini… Bulan-bulan akhir tahun 1965 adalah merupakan periode benar-benar mengusik jiwaku. Ruang gerakku sebagai anak kecil yang punya begitu banyak energi dan inisiatif benar-benar dibatasi. Aku sering dilarang pergi di luar rumah. Karena di luar rumah kedengaran sangat menyeram-kan. Dan memang begitulah keadaannya.»

«Suatu pagi ketika aku pergi berbelanja ke pasar bersama seorang pembantu rumah tanggaku, aku melihat kumpulan orang nampak sangat tegang. Ada yang menangis terisak-isak, ada yang menutupi hidung dengan sarung dan banyak lagi diantara mereka yang bilang «innalillahi wa’innillilahi…» Ketika aku sendiri sampai di tempat kerubunan itu, aku melihat tubuh perempuan dengan kepalanya terpisah dari tubuhnya dengan tulisan ‘GERWANI’».

Selanjutnya sang Anak Tapol mengutarakan rasa ketakutan,gelisah dan duka yang mencengkam seluruh keluarga. Terutama sekali setelah selain ayah, juga abang sulungnya ditangkap dan abang lainnya mati terbunuh. Beberapa waktu kemudian, ibunya pun meninggal lantaran menanggung derita sedih yang menyakitkan. Begitu pun dia masih merasa lebih beruntung kebanding yang dialami oleh orang banyak lainnya.

«Terutama buat mereka yang keluarganya termasuk dalam deretan nama-nama orang yang dibinasakan dengan peluru maupun pedang,» jelasnya. «Aku masih ingat seorang teman sekolah SD-ku yang bernama Saluki. Ketika ayah ibunya dibunuh dan mayatnya dibuang ke Sungai Brantas, ia harus hidup sebagai pengamen jalanan. Bila dibandingkan dengan nasib Saluki, aku masih jauh ber-untung. Berapa lagi bocah seperti Saluki ? Aku tahu masih ada beberapa lagi. Tapi di Indonesia mungkin sebanyak mayat-mayat yang lalu lalang di sungai-sungai, yang bertumpukan di jurang-jurang, yang berjejal-jejal di dalam liang-liang dangkal galian mereka sendiri.»

Pertanyaan sang Anak Tapol, berapa banyak bocah-bocah semacam Saluki? Mengingat banyaknya jumlah korban keganasan teror yang dilancarkan kaum militeris Orba, jumlah anak-anak tapol yang tertelantarkan pastilah berpuluh-puluh ribu orang ! Selain kisah-kisah tukang ngamen di jalanan seperti Saluki, ada juga yang untuk survive terpaksa harus mengais tempat-tempat sampah. Malah pernah terjadi, ketika seorang ibu tapol sedang membuang sampah dari rumah tahanannya, dia menjumpai bocah yang sedang mengais tempat pembuangan sampah. Dan bocah itu ternyata anaknya sendiri ! Yang dikenalinya berkat seutas kain yang dikenakan sang bocah yang ditinggalkannya hingga hidupnya terlunta-lunta selama beberapa tahun !

Apa yang dialami dan dilakukan oleh sang Anak Tapol dan yang seperti Saluki itu memang juga dialami dan dilakukan oleh banyak anak-anak tapol lainnya. Untuk survive. Untuk terus mengayomi hidup dan kehidupan sekalipun dalam suasana teror dan kesengsaraan luar biasa.

Kemudian, baru sekian puluh tahun kemudian, ketika mantan eks-tapol dan juga sanak-beranak keturunan mereka mulai menghirup kembali segarnya angin kebebasan setelah berkobarnya Gerakan Reformasi 1998. Maka sedikit demi sedikit umum dapat mengetahui wajah-wajah sekalian suara mereka yang sebenarnya. Sekalipun masih amat terbatas lantaran masih dibatasi dengan berbagai cara. Seperti salah satunya adalah anak mantan-tapol yang selain giat sebagai aktivis juga dengan berani menulis buku berjudul : «Aku Bangga Jadi Anak PKI».

Penulis buku yang selain menunjukkan keberaniannya, juga mengajukan judul karya tulisnya itu benar benar seperti cahya kilat berdenyar teriring halilintar. Lebih menakjubkan lagi, penulis yang bernama Ribka Tjiptaning Proletariati itu ternyata adalah putri RM Soeripto Tjondrosaputro, anggota PKI dari kalangan ningrat Yogyakarta. Sang ayah sempat dijebloskan ke dalam penjara rezim Orde Baru. Sedangkan ibunya menjadi tahanan kota. «Karena itu,» tulis Penerbit.net. «Ribka yang ketika peristiwa Gerakan 30 September 1965 meletus berusia tujuh tahun, mesti menjalani masa kecil serba kekurangan.»

Daya upaya dengan segala cara dari kaum anti-komunis internasional dan nasional yang diwakili rezim Orde Baru untuk menghancur-habiskan yang jadi sasaran sampai ke sisa-sisa keturunannya, rupanya mengungkapkan pula sisi lain. Sisi yang berbeda : dari yang nampaknya keputus-asaan berubah menjadi kesinambungan asa selayaknya. ***

(seri Tingkap: Sekitar Tembok Berlin ini bersambung sampai25)

·         A. KOHAR IBRAHIM lahir di Jakarta, 1942. Bermukim di Brussel, Belgia. Jurnalis, Penulis, Pelukis. Anggota dewan redaksi“Zaman Baru”, yang Dewan Redaksinya dipimpin oleh Rivai Apin dan pemimpin umumnya S. Anantaguna. Sejak tahun 1950-an sampai sekarang karya tulisan dimuat diberbagai media massa cetakelektronika a.l.Seri karya tulisanDARI EROPA

·         (http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewcat&cid=67),

·          Kolom BUNG KOHAR

·         (http://kolom.depokmetro.com/v2/view.php?kat_id=1&rubrik_id=23&id=3808

 

***

Merajut Senja di Panti Jompo

http://www.media-indonesia.com/

''ANGGAPLAH Ibu mati, kapan pulang jangan dipikir,'' ucap Lestari, 74, dengan ikhlas kepada anak-anaknya sekitar 13 tahun silam. Tidak ada keraguan dalam kalimat yang disampaikannya itu. Nada bicaranya tegas sama seperti keputusannya untuk menyimpan rapat-rapat kenangan bersama lima buah hatinya di Surabaya.

Sekarang, wanita bertubuh kurus dan berambut putih itu tinggal bersama rekan-rekannya berusia lanjut di sebuah rumah mungil di Jalan Kramat V Nomor 1 C Jakarta Pusat.

Di tempat yang bernama Panti Jompo Yayasan Waluya Sejati Abadi tersebut terdapat delapan wanita dan tiga pria lanjut usia (lansia). Mereka ini 'korban politik' --mantan tahanan politik (tapol) kasus G-30-S/PKI (Partai Komunis Indonesia)-- masa lalu.

Lestari, memilih tinggal di panti jompo itu lantaran tak ingin menyusahkan anaknya, sebab cap tapol PKI masih melekat.

Pada 1968 Dia dicokok aparat di Malang, Jawa Timur (Jatim) karena dituduh terkait dengan aktivitas Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)--underbow PKI--Jatim.

Begitu pula dengan Soedjinah, 78. Wanita ini malahan salah seorang pengurus Gerwani Pusat. Mantan wartawati Harian Rakjat dan Bintang Timoer itu, memilih hidup sendiri setelah suaminya meninggal dunia saat bergerilya melawan pendudukan Jepang. Lestari dan Soedjinah merupakan sahabat lama saat mengha-diri kongres Gerwani di Surabaya, pada 1951.

Penghuni lainnya, Siti Komariah, 79, merasa betah tinggal di panti meski baru satu tahun. Sebelumnya nenek ini serumah dengan keponakannya di Kendal, Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tetapi merasa tertekan lantaran di tempat itu ia harus terkung-kung dalam aturan sang keponakan yang melarangnya pergi ke mana-mana.

''Enakkan di sini, bebas ngomong apa saja,'' ujar Siti.

Setiap hari, mulai matahari terbit para penghuni panti ini mulai beraktivitas layaknya ibu rumah tangga. Urusan masak-memasak dikerjakan Lestari, sedangkan mencuci pakaian dilakukan mereka secara bergantian, begitu pula dengan membersihkan rumah dikerjakan secara gotong-royong.

Aktivitas lainnya, secara rutin mereka membaca koran pagi serta nongkrong di muka televisi menyaksikan sinetron, tidak lupa program berita sebagai acara favorit. Selebihnya para mantan aktivis politik ini melakukan diskusi dengan beragam tema, mulai sosial, budaya sampai politik. Bahkan ada pula di antara mereka yang rajin mengikuti seminar, maupun turun ke jalan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Untuk melakukan semua kegiatan di rumah jompo ini, Yayasan Waluya Sejati Abadi harus merogoh kocek Rp2 juta per bulan. Selain yayasan, tidak sedikit pula donatur yang menggelontorkan rupiah ke rumah itu.

Bagi warga sekitar, apa yang dilakukan di rumah bercat putih kusam itu lazimnya rumah tangga biasa. ''Kami merasa tidak terganggu walau mereka mantan tapol,'' kata Saiful, 21, warga Kramat V. (*/M-3).

***********************

Pemberangusan Lagu Kemerdekaan Manusia

Tingkap : Sekitar Tembok Berlin (23)

Oleh : A. Kohar Ibrahim

Taktik-trik «kill of hope », « rotten apple » dan « teori domino » dalam rangka global strategi dengan pengobaran Perang Dingin yang panas oleh kaum nekolim dengan kolaborator di negeri-negara bersangkutan memang kebiadabannya luar biasa. Seperti di bagian-bagian kawasan Dunia Ketiga lainnya, di negeri kita pun terjadilah apa yang disebut Noam Chomsky sebagai « gulag archipelago » yang bersimbah darah, keringat dan air mata.

Tindakan penghancur-binasaan yang mereka lakukan terhadap yang dianggap musuh dan dijadikan sasaran itu bukan hanya secara politis, juga psikis dan bahkan fisik. Termasuk diantaranya tindakan pembungkaman dan pemberangusan terhadap beragam bentuk ekspresi kreativitas dan penggelapan ingatan sejarah. Sebagai kebalikannya, sang penguasa secara sewenang-wenang menyebarkan ketakutan, dusta, fitnah dan pembodohan. Semuanya dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan sarana media massa yang dihegemoninya dan jaringan pengajaran dari berbagai tingkat serta berbagai forum apa saja yang bisa menguntungkan atau mengamankan kekuasaannya.

Demikianlah yang dilakukan sang penguasa Orba dan kaum orbais – baik semasa jaya-jayanya maupun setelah sang Kepala lengser. Seperti contoh tipikalnya berupa kasus Pramoedya yang masyhur secara nasional maupun internasional. Seperti juga macam kasus Ribka Tjiptaning Proletariati dengan bukunya yang menggemparkan berjudul « Aku Bangga Jadi Anak PKI ». Yang penerbitannya ditentang oleh elit politik yang tak kurang sedang berkedudukan sebagai RI-2. Yakni Wakil Presiden Hamzah Haz. meminta Kejaksaan Agung menyita dan menyelidiki karya Ribka sang Anak Tapol itu.

Kasus Ribka terjadi tahun 2002, sedangkan kasus Pramoedya yang berkaitan dengan pengungkap-hidupan ingatan sejarah terjadi pada tahun 1995. Seperti diberitakan oleh Kompas Minggu 14 Mei tahun itu, berjudul : « Jaksa Agung Larang Buku ‘Nyanyi Sunyi ‘ Karya Pramoedya ».

Dalam Kreasi nomor 24 1995 saya turunkan catatan budaya berkenaan dengan penerbitan buku terbaru Pram sampai tahun itu. Sebagai suatu evenement yang berkaitan pula dengan hari ulang tahunnya yang ke-70 sekaligus sebagai kado ultah perkawinannya yang ke-40 dengan Maemunah Thamrin.

Buku yang berupa catatan-catatan dari Pulau Buru itu telah diterbitkan di Belanda dengan judul « Lied van een Stomme » (hasil penerjemah A. van der Helm dan Angela Rookmaker) oleh penerbit Manus Amici--Het Wereldvenster pada tahun 1988-1989.

Pada hari ultah ke-70 dan peluncuran buku yang berlangsung di rumahnya sendiri itu, di antara para seniman, aktivis dan tamu-tamu asing yang hadir tampak Sitor Situmorang, Goenawan Mohamad, Rendra, Princen dan Mochtar Pabottinggi.

Pada kesempatan itu Pram menjelaskan, bahwa catatan dan surat-surat yang terhimpun dalam buku itu, ditulis terburu-buru tanpa diperiksa kembali. Kecuali beberapa bagian. Semua ditulis setelah 1973, tahun penulis mendapat izin menulis. Dan dia berterimakasih yang tak berhingga kepada semua dan tiap orang. Mereka yang karena solidaritas internasional dan manusiawinya memungkinkan adanya kelonggaran penulis dalam pembuangan sejak Juli 1973, khususnya Amnesti Internasional, Komite Indonesia, Prof. Dr WF Wertheim dan Carmel Boediardjo.

Dalam Catatan atas Catatan, Pram menandaskan, bahwa penerbitan buku itu, «didasarkan pada pertimbangan : apa dan bagaimana pun pengalaman indrawi dan batin seorang pribadi, apalagi dituliskan, ia jadi bagian dari pengalaman suatu bangsa dan umat manusia pada umumnya.»

Sebagaimana lazimnya, tulis saya ketika itu, kaum intelegensia dan pers Indonesia telah membuta-tuli atas adanya penerbitan sebuah dokumen sosial sekaligus pembuktian dari korban kezaliman banditkrasi Orde Baru tersebut. Kecuali segelintir saja, di antaranya catatan ringkas di Kompas, artikel di Forum Keadilan dan Independen mewawancarai Pramoedya. Sebaliknya, pers luarnegeri, terutama Asiaweek dan Far Eastern Economic Revieuw menyiarkan komentar cukup panjang.

Pramoedya dengan tegas menyatakan, bahwa maksud penerbitan buku «Nyanyi Sunyi Seorang Bisu» itu antara lain adalah agar «jangan sampai ada korupsi sejarah».

Tetapi arogansi kekuasaan yang memang korup, sekali lagi telah memperlihatkan watak kezaliman sekaligus ketakutan akan kebenaran dan keadilan dengan melakukan larangan atas buku tersebut. Sesungguhnyalah, karena arogansi yang teriring ketakutan sendiri itulah penguasa Orde Baru membuang sebanyak 10.000 tapol ke dalam kamp konsentrasi Pulau Buru. Termasuk di antaranya kaum, jurnalis, seniman, penyair dan sastrawan.

Dari kalangan sastrawan dan penyair, selain Pramoedya Ananta Toer, juga HR Bandaharo, Boejoeng Saleh, Rivai Apin, S. Anantaguna, Samanjaya (Oei Haidjoen), Nusananta, Setiawan Hs, Amarzan Ismail Hamid, Sutikno Ws, JT Rahma, Benny Tjhung, James Kaihatu.

Dari kalangan wartawan, antara lain : M Naibaho, Hasjim Rahman, Tom Anwar, Habib Azhari, Sumartono Mertoloyo, Samodra, Hariyudi, Kadi.

Dari kalangan seni film dan seni drama : Basuki Effendy, Bachtiar Siagian. Dari kalangan ludruk dan ketoprak : Shamsuddin, Buwang, Dasul, Badawi.

Dari kalangan seni rupa : Permadi Lyosta, Gultom, Sumardjo.

Sedangkan dari kalangan seni musik : Subronto K Atmodjo, M Yunanta, Go Giok Liong. Sederetan nama-nama tapol Pulau Buru itu tertera dalam buku tipis susunan eks-tapol Hersri S alias Setiawan Hs berjudul «Dunia Yang Belum Sudah» (1993). Yang menunjukkan antara lain, bahwa dalam keadaan bagaimana pun sulitnya, kaum pekerja kebudayaan dan seniman, sastrawan dan penyair tetap bukan saja bisa bertahan dalam mengayomi hidup dan kehidupannya, tapi juga senantiasa melakukan aktivitas dan kreativitas seninya.

Bahkan, di dalam kamp Pulau Buru pun, Hersri : «sensor militer terhadap hasil daya cipta tapol, baik di atas panggung hiburan maupun di tengah tempat kerja, berlaku sangat keras. Dengan sekedar bertujuan untuk memperlihatkan kekuasaan, dan atas dasar itu menjatuhkan hukuman bagi tapol bersangkutan, terkadang sesuatu alasan terasa benar-benar di-ada-ada-kan belaka

Hersri dalam makalahnya itu mengutarakan beberapa contoh. Seperti yang dialami seorang aktor yang juga sutradara film Basuki Effendy yang disiksa hanya karena menyanyikan lagu «Come Back To Sorento». Sang penguasa mengartikannya bahwa Basuki sedang melakukan agitasi untuk «meng-kam-bek-kan PKI». Begitu juga Lie Bok Hoo yang ditempelengi militer hanya lantaran bernyanyi menyanyikan lagu «Larilah, Hai Kudaku», yang dicurigai memberikan isyarat kepada para tapol untuk melarikan diri dari Pulau Buru.

Selain itu, bahkan, juga di Pulau Buru pelarangan diberlakukan bagi lagu «Genjer-Genjer». Padahal lagu tersebut bukanlah semacam lagu perjuangan seperti «Maju Tak Gentar», «Nasakom Bersatu», «Resopim», «Darah Rakyat» atau «Interna-sional», melainkan lagu rakyat. Lagu yang hanya melukiskan keadaan sehari-hari rakyat biasa yang hidup sederhana dan menikmati tanaman berupa genjer. Tetapi toh lagu itu ditakuti dan oleh karenanya juga termasuk hasil karya yang terlarang.

Kenapa Orde Baru ketakutan ? «Orde Baru adalah orde yang sakit jiwa», kata Hersri kemudian dalam tulisannya di majalah Kreasi nomor 3, 2001. Pesakit kejiwaan itu, «timbul dari komunisto fobi yang amat parah, sehingga menjadi angst psychose yang traumatis terhadap bahaya komunis. Karena itu jika orang bertanya mengapa Orde Baru, yang memiliki perangkat militer ‘gagah perkasa’, takut pada lagu Genjer-Genjer, seribu satu alasan bisa dikemukakan.» Dan Hersri pun menunjukkan lagu lainnya yang menjadi momok para penguasa, yakni lagu «Hidup Di Bui». Oleh Kopkamtib, pada tahun 70-an lagu tersebut sempat dilarang baik di dalam penjara Tangerang, maupun di luar itu.

Kita pun kemudian mendengar khabar, bahwa menghadapi segala macam siksa dan penghinaan lainnya, ada masanya kaum wanita tapol di Penjara Bukit Duri menyanyi serentak dengan lantangnya lagu «Darah Rakyat». «Darah Rakyat masih berjalan» Yang membikin panik para penguasa penjara Orde Baru. Maka, bagaimanakah bila lagu « Internasional » pun dikumandangkan? ***

(seri Tingkap: Sekitar Tembok Berlin ini bersambung sampai jilit 25)

* A. KOHAR IBRAHIM lahir di Jakarta, 1942. Bermukim di Brussel, Belgia. Jurnalis, Penulis, Pelukis. Anggota dewan redaksi "Zaman Baru", yang Dewan Redaksinya dipimpin oleh Rivai Apin dan pemimpin umumnya S. Anantaguna. Sejak tahun 1950-an sampai sekarang karya tulisan dimuat diberbagai media massa cetak dan elektronika a.l.Seri karya tulisan IMPRESI DARI EROPA

(http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewcat&cid=67), Kolom

BUNG KOHAR http://kolom.depokmetro.com/v2/view.php?kat_id=1&rubrik_id=23&id=3808)

*********************************************

Penghancur-binasaan Internasional

Tingkap : Sekitar Tembok Berlin (24)

Oleh : A. Kohar Ibrahim

Lagu-lagu perjuangan adalah lagu perjuangan. Disebut demikian lantaran kelahirannya dalam perjuangan kehidupan masyarakat manusia yang tak kunjung padam dari zaman ke zaman. Apakah kelahir-hadirannya secara lokal, nasional, regional ataukah internasional. Seperti contoh tipikalnya lagu «Internasional».

Akan tetapi, bisakah manusia menghancur-binasakan lagu-lagu perjuangan yang sebenar benarnya ? Bisakah juga manusia menghancur-binasakan lagu-lagu yang tiada lain kecuali kisah-kisah hidup dan kehidupan bersejarahnya sendiri ?

Lantas apa pula makna pribahasa : Patah tumbuh hilang berganti ? Mati satu tumbuh seribu ? Hilang sekali datng mengulang lagi? Tenggelam di sini timbul di sana sini ?

Ketika suatu ketika dalam rangkaian tukar pikiran dengan mahasiswa-mahasiswi progresip di Sprengelstrasse sebelah barat kota Berlin, Françoise lah yang paling antusias menyambut variasi petatah-petitih yang aku utarakan itu. Elke Herold dan Luth pun tambah antusias ketika aku kembali menyebut kasus komponis Subronto K Atmodjo. Komponis antara lain lagu-lagu

«Nasakom Bersatu» dan «Resopim» yang pernah mengiktui pendidikan seni musik di Jerman Timur itu, meski pun dijebloskan dalam penjara sampai di buang ke Pulau Buru pun semangat juangnya tak pernah patah. Begitu juga para musisi dan seniman serta sastrawan lainnya.

Akan tetapi memang sejak komunistofobi mendominasi Indonesia dengan tegaknya kekuasaan Orba pimpinan kaum militer, semua lagu-lagu yang bernada irama progresif revolusioner telah dibungkam. Apalagi lagu yang merupakan pemupuk tradisi revolusioner rakyat yang universal dan bersejarah seperti lagu Internasional.

Dalam sejarah seni musik, tak ada yang bisa mengungguli Internasional baik dari segi jumlah yang  membawakannya maupun segi kemasyhurannya di seluruh dunia. Lagu tersebut benarbenar lagu rakyat yang diciptakan oleh penyair dari kalangan rakyat sendiri dalam gelora perjuangan rervolusioner.

«Saking terkenalnya, kebanyakan orang tak peduli lagi siapa pencipta lagu Interna-sional itu,» ujar Françoise

«Mungkin juga Eugene Pottier, penyair yang menyusun sajak Internasional itu sendiri tak pernah memperkirakan kedahsyatan pengaruhnya,» sambut Elke.

Lantas Françoise menyitir sebagian dari baris-baris kata puitis Internasional dalam bahasa aslinya sebagai berikut:

C’est la lutte finale / Groupons nous et demain / L’Internationale / Sera le genre humain. Debout ! l’âme du proletaire ! / Travailleurs, groupons-nous enfin / Debout ! les damnes de la terre ! / Debout ! les forçats de la faim ! / Pour vaincre la misères l’antre / Foule esclave, debout ! debout ! / C’est nous le droit, c’est nous le nombre / Nous qui n’étions rien, soyons tout.

S’est la lutte finale / Groupons-nous et demain / L’Internationale / Sera le genre humain.

Selanjutnya, lagu yang pada dasarnya mengumandangkan semangat Revolusi Perancis, khususnya mengapresiasikan penegakan Komune Paris itu dinyayikan di segenap penjuru dunia. Seiring dengan itu juga menjadi momok kaum reaksioner. -lebih lagi sejak dikobarkannya Perang Dingin yang Panas. Maka dari itulah lagu perjuangan tersebut pun menjadi sasaran untuk diberangus-binasakan pula. Bersama kekuatan yang memang menjadi sasaran bidikannya. Di mana-mana. Termasuk di Indonesia.

Demikianlah, selagi Internasional berkumandang di belahan terbesar bola dunia, di kawasan-kawasan tertentu lainnya lagu tersebut diberangus. Pembawa lagunya pun diberangus-binasakan dalam beragam cara – dari upaya pelumpuhan sampai pencabutan nyawa.

Segala taktik-trik dilancarkan oleh pengobar peperangan yang secara hipokrit disebut sebagai

Perang Dingin di bawah pimpinan kaum nekolim Amerika Serikat itu. Segala macam cara pelancaran aksi subversi dan campurtangan untuk mengubah arah politik serangkaian negeri itu semata-mata demi penegakan imperium skala global. Secara kongkret dilakukan di Tiongkok (1945-1949). Italia (1947-1948). Yunani (1947-1949). Filipina (1945-1953). Korea Selatan (1945-1953). Albania (1949-1953). Jerman (1950-an). Iran (1953). Guatemala (1953). Timur Tengah (1956-1958). Indonesia (1957-1958 ; 1965). Guyana (1953-1964). Vietnam (1950-1973). Kamboja (1955-1973). Kongo (1960-1965). Brasil (1961-1964). Republik Dominika (1963-1966). Kuba (sejak 1959). Chili (1964-1973). Timor Timur (1975-1999). Nikaragua (1978-1989). Grenada (1979-1984). Libya (1981-1989). Panama (1989). Afghanistan (1979-1992). Elsavador (1980-1992). Haiti (1987-1994). Irak (1990-an dan 2003).

Segala macam taktik-trik pembusukan dan penghancur-binasaan tersebut telah menalan pembiayaan yang luarbiasa dahsyatnya. Begitu juga korban manusianya baik yang tewas dan luka-luka serta mengalami berbagai penderitaan yang tak terperikan. Kobaran Perang Dingin yang Panas sudah tentu yang paling marak dan berkepanjangan adalah yang terjadi di Indochina, teristimewa sekali di Vietnam.

Betapa tidak. Selama 20 tahun lebih berlangsungnya peperangan yang biadab itu di Vietnam Utara korban dari kaum sipil yang tewas sebanyak 2.000.000 jiwa ; di Vietnam selatan 2.000.000 jiwa. Sedangkan kaum militer yang jadi korban sebanyak 1.100.000 jiwa dan 600.000 jiwa yang luka-luka.

Oleh karena itulah di berbagai pelosok dunia – teristimewa sekali di Amerika Serikat sendiri – berkobar pula ekspresi kemarahan seraya mengutuk Perang Vietnam itu. Protes yang berklanjutan berupa Gerakan anti-Perang Vietnam yang mengutuk agresi Amerika Serikat sekaligus pernyataan solidaritas terhadap rakyat Vietnam. Dari kancah perjuangan mana lahir dan menggema beragam ekspresi seni, terutama sekali lagu-lagur perjuangan anti-perang Vietnam seperti yang dikumandangkan oleh sederetan musisi dan penyanyi seperti Woodie Guthrie, Pete Seeger, Joan Base, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Lenon dans yang lainnya lagi.

Lagu-lagu berjudul «Blowin’ in the Wind», «Eve of Destruction», «Master of War», «Machine Gun», «Vietnam», «Give Peace a Chance» dan yang semacamnya telah lahir dan turut menghayati gerlora perjuangan massa luas dalam bentuk arak-arakan atau rapat-rapat raksasa maupun konser-konser memprotes peperangan demi tercapainya perdamaian.

Selang-seling slogan berbunyi : «Yankee Go Home», «Stop War», «Make Love not War» dan sebagainya lagi. Baik yang diucap-teriakkan maupun tertuliskan dengan huruf-huruf raksasa yang menghiasi dinding dan tembok kota-kota di berbagai penjuru dunia. Termasuk di kota Berlin. Termasuk di atas Tembok Berlin yang merupakan simbol Perang Dingin yang Panasnya luar biasa. Bukan hanya yang tertumpu di situ, melainkan di berbagai peloksok dunia. Seperti disebutkan di atas.

Sekalipun korban kebiadaban peperangan sudah sedemikian dahsyat, namun sampai pun usainya Perang Vietnam, ledakan-ledakan kekerasan senjata masih terus tejadi di berbagai negeri. Semua ragam macam tindakan pembusukan sekaligus penghancur-binasakan itu tak sudi kunjung henti.

Korban-korban satu dua yang tewas pada tiap insiden di sepanjang Tembok Berlin itu sepertinya hanyalah juga mempertandakan korban peperangan yang berlangsung di berbagai penjuru dunia. Yang jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan jiwa yang tewas maupun yang luka-luka. Ratusan juta jiwa pula yang jadi korban segala macam derita sengsara dalam menjalani kehidupan yang dibawah penindasan dan penghisapan kaum penguasa zalim negara mereka masing-masing. Ratusan juta yang pada hakekatnya juga hidup di dalam kurungan-kurungan tembok penjara raksasa yang ditegakkan oleh arogansi kekuasaan yang rangkai-berangkai dari suatu lingkaran-setan menggelobal. Lingkaran-setan dominatris dan hegemonis. Persis seperti makna tersurat lagi tersirat dalam baris lirik lagu «The Wall» Pink Floyd : «All in all it was all just bricks in the wall / All in all you were all just bricks in the wall…»

Sesungguhnya lingkaran-setan dominatris-hegemonis itu timbul-datangnya dari masing-masing blok – Blok Barat maupun Blok Timur – yang saling bersitegang dalam kebiadaban peperangan itu sendiri. Perang Dingin yang Panas.

Maka pada saat terjadi perubahan situasi dengan lepasnya mata-rantai mata-rantai lingkaran setan secara lokal, di mana dan kapan-kapan saja, segera disambut oleh opini dunia yang mencintai perdamaian dunia. Seperti usainya Perang Vietnam. Seperti juga lengsernya para penguasa diktator di berbagai negeri Asia, Afrika dan Amerika Latin. Hingga pada evenement yang paling spektakuler di ujung tahun 1989 : Runtuhnya Tembok Berlin ! ***

(seri Tingkap: Sekitar Tembok Berlin ini bersambung sampai jilit 25)

 * A. KOHAR IBRAHIM lahir di Jakarta, 1942. Bermukim di Brussel, Belgia. Jurnalis, Penulis, Pelukis. Anggota dewan redaksi "Zaman Baru", yang Dewan Redaksinya dipimpin oleh Rivai Apin dan pemimpin umumnya S. Anantaguna. Sejak tahun 1950-an sampai sekarang karya tulisan dimuat diberbagai media massa cetak dan elektronika a.l.Seri karya tulisan IMPRESI DARI EROPA

(http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewcat&cid=67), Kolom BUNG

KOHAR (http://kolom.depokmetro.com/v2/view.php?kat_id=1&rubrik_id=23&id=3808)

************************

Yang Menang Sebelum Bertempur

Oleh: A. Kohar Ibrahim

SUDAH menjadikebiasaannya menerima tamu seperti menerima anggota keluarga sendiri. Dengan keramah-tamahan yang sewajarnya. Tapi untuk wawancara itu dia mengenakan seragam hijau. Padahal dia sudah tidak berdinas lagi.

"Silakan duduk, dik. Sebelah sini atau sana," ujarnya ramah. Terdengar desingan pluit. "Maaf, sebentar. Airnya sudah mendidih. Isteri saya masih di kamar mandi. Babu lagi belanja." Dan dia senyum ringan, beranjak melangkah ke ruang lain. Ke dapur. Jalannya pincang.

Kamar kerjanya tidak begitu mewah, tapi teratur rapih. Dinding temboknya berhiaskan beberapa gambar. Di atas sebuah dipan yang kududuki terpampang pemandangan alam karya pelukis Dulloh. Di belakang mejatulis tergantung poster dari kain batik Garuda Bhinneka Tunggal Ika, diapit potret besar Presiden RI pertama dan kedua. Dan di sebelah Presiden kedua itu potret dia sendiri: berpakaian seragam dengan bersenjata lengkap di samping kendaraan berlapis waja. Di bawahnya tertulis "1 Oktober 1965. Lapangan Merdeka. Djakarta".

Nama aslinya Goenawan. Tapi lelaki berperawakan sedang, berkulit sawo-matang, berwajah mirip pelawak Bagio itu senang sekali dipanggil Pak Ceplas. Sekalipun belum punya anak. Sekalipun sudah beristeri selama dua dasa warsa. Berusia 45 tahun.

"Jadi adik bermaksud menulis karangan memperingati Peristiwa 1 Oktober? Dengan kisah-kisah beberapa pelakunya?" tanyanya setelah kembali dari dapur, duduk di kursi empuk dekat meja-tulisnya. Dan seperti biasanya, kepada siapapun dia menegaskan alasannya kenapa dia suka dipanggil Bapak. "Bukan gila penghargaan. Dipanggil Bapak Ceplas, atau Pak Ceplas-Ceplos itu artinya tukang ngomong apa adanya. Tanpa diplomasi-diplomasian. Kapan dan di mana saja." Dan sambil melirik buku catatan sang wartawan dia meneruskan: "Ini ciri penting, dik. Ini fakta. Tulis tuh..."

Ditanya, dia lancar memberi contoh atau yang baginya merupakan fakta. Seperti penentangannya atas aksi pemboikotan film-film Amerika di zaman Orde Lama, kerna dia penggemar film Cowboy. Tertuama yang dibintangi John Wayne. Dia menentang aksi-aksi sepihak kaum tani, kerna sendainya tuntutan BTI atas pelaksanaan Undang-undang Landreform secara konsekwen dijalankan, mertuanya akan kehilangan berbidang-bidang sawah-ladang. Dia tak suka PKI, kerna bapaknya tewas ketika bertugas menumpas pasukan komunis dalam Peristiwa Madiun 1948. Maka dari itulah tumbuh ketidakpuasannya terhadap kebijkasanaan Presiden sukarno.

Selagi aktip sebagai prajurit dia juga tidak merasa puas. "Sebagai lelaki, kita mesti membuktikan kejantanan kita," ujarnya, seperti ditujukan pada dirinya sendiri. Kepuasannya agak terpenuhi oleh kegiatannya sebagai usahawan. Dia punya perusahaanimpor-ekspor perabot rumahtangga, terutama impor barang-barang plastik dari negeri Sakura. "Untung atau rugi, betul-betul saya rasakan.

Berusaha dan bersaing, itu seperti bertempur," katanya meyakinkan.

"Sebagai tentara tidak puas?" wartawan itu penasaran. Seketika pandangnya asyik ke potret besar yang tergantung di tembok. Pak Ceplas segera mengerti.

"Ah, itu!" ujarnya sembari senyum ringan. "Foto bersejarah. Hasil jepretan wartawan Amerika. Mister Ronny. Kartunamanya juga masih saya simpan baik-baik."

Sang wartawan kian tertarik. Dari bagian dokumentasi telah diketahuinya potret itu. Suatu snapshot yang begitu berhasil. Demikian kesannya. Dengan komentar: "tentara memporak-porandakan pemberontak", "penggempur benteng komunis" dan sebaginya lagi. Tiap koran dalam dan luar negeri menyiarkan potret itu dengan macam-macam komentar yang pada pokoknya membeberkan keheroikan. Tetapi ketika ditanya bagaimana perasaan dan pikirannya, di saat-saat yang genting itu,

Pak Ceplas malah ketawa.

"Wah, foto itu memang punya riwayatnya sendiri."

"Kami mau tahu lebih jauh," ujar wartawan. "Faktanya, Pak?"

"Faktanya?"

"Ya, faktanya."

"Faktanya saya disuruh berpose," katanya ringan dan polos. Dan dia ketawa lagi. "Wah, sungguh tak terlupakan saat itu. Saya disuruh berpose sedemikian rupa - seperti serdadu in action. Wah, dia memang lihai. Si Idungmancung itu!"Lalu dia mengangkat alis dan bahunya. Senyum tersipu. Diakuinya, potret itu amat membantunya dalam usaha. Yang menyebabkan dia dikenal sebagai prajurit berjasa, di bawah pimpinan Kolonel Dedi. Kolonel yang kemudian cepat mencuat pangkatnya dari perwira menengah menjadi Brigadir Jenderal. Orang yang berprawakan tegap berkumis lebat itu adalah pemuja Jenderal Romel dan Franco. Tapi, seperti halnya ketika bertugas di Kalimantan dalam rangka melawan proyek Malaysia, di Jakarta pada awal Oktober itupun mereka hanya bersiap-siap belaka. Itulah yang membikinnya kecewa. "Di tempat-tempat strategismemang ada barikade-barikade," katanya menjelaskan. "Kendaraan berlapis waja, truk-truk penuh prajurit siap tempur berseliweran di jalan-jalan raya. Kami berusaha menciptakan suasana perang. Tapi tak bertempur."

"Tidak bertempur?" wartawan itu sungguh penasaran. Seketika teringat, di akhir tahun 1965 itu dia masih duduk di bangku kuliah di Bandung. Baru tahun berikutnya dia bermukim di Jakarta. Giat dalam aksi-aksi pemuda pelajar mengutuk Orde Lama. Dia bukan cuma turut berteriak-teriak di jalan-jalan raya, tapi juga menuliskannya di koran-koran. Terutama sekali di koran yang membawakan suara pemuda. Itulah sebabnya dia kemudian menjadi wartawan Harian Kita. Ketika dia mengulang tanya, betulkahpada hari yang bersejarah itu mereka tidak melakukan pertempuran, Pak Ceplas malah balik bertanya:

"Bertempur dengan siapa sih? Hari itu yang ada cuma pengumuman tentang Dewan Revolusi lewat RRI. Presiden Sukarno dan Ketua PKI Aidit beserta bapak-bapak pemimpin negara lainnya berada di Halim. Bersama Letkol Untung. Menlu Subandrio dan Wakil Ketua PKI Nyoto beserta beberapa Menteri lainnya berada di Medan. Menteri Chairul Saleh beserta pembesar lainnya sedang mengunjungi RRT. Ibarat rumah kosong tanpa orangtua, kita main perang-perangan di sekitar Istana Negara."

Dia menebarkan pandang ke potretnya, lalu ke potret Presiden RI yang pertama dan yang kedua. Dan dia ingat, banyaknya pasukan tentara yang datang dari daerah-daerah itu bukan untuk bertempur, melainkan untuk merayakan Hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober. Setelah tercenung sejenak, ditatapnya wajah sang wartawan muda di dekatnya itu. Seperti ada berkas-berkas awan mendung meliputi wajahnya, nada ucapannya agak berubah: "Ah, main perang-perangan, hasilnya bukan main-main..."

"Banyak korban jatuh, ya Pak?"

"Iya. Banyak korban jatuh. Setelah 1 Oktober itu. Setelah tersiar khabar enam Jenderal gugur. Bukan di medan tempur, tapi di temukan di sumur. Di Lubang Buaya," ujarnya datar. "Fakta-faktanya, dik," terusnya, "baik yang kalah maupun yang menang itu tanpa melalui pertempuran. Saya cedera lantaran jatuh terpeleset sendiri. Dari atas truk!"

Hening mencengkam seketika. Seperti disumbat perban berlapis-lapis, wartawan itu kehilangan suaranya. Tak mengajukan pertanyaan lagi. Karena tujuan utamanya untuk menulis kisah pahlawan tempur di awal Oktober yang bersejarah itu. Selain akan mempopulerkan lebih lanjut sang pahlawan, efeknya tentu bagi kepopuleran dirinya pula. Apa boleh buat. Betapapun juga rencana tulisannya tak boleh buyar. Diperhatikannya lagi potret bersejarah yang terpampang di tembok. Pak Ceplas segera paham. Bangkit dari duduknya. Membuka laci meja-tulis. Berkata dengan penuh kesungguhan:

"Foto yang itu tak boleh diganggu. Saya masih punya yang kecilan. Ini ambil."

"Wah, bagus sekali, Pak," ujar wartawan agak terhibur. Rautmukanya berseri-seri. Paling tidak, potret itu akan memperkuat tulisannya. Tetapi kegembiraannya dihambarkan oleh pesan Pak Ceplas, ketika menyudahi wawancara itu.

"Kalau dimuat, komentarnya jangan sensasionil, ya?"

"Oke," jawab wartawan pendek. Bangkit dan menyiapkan tustelnya. "Foto terbaru, Pak?"

"Silakan," sambut Pak Ceplas girang. "Sebelah sini atau sana?"

"Ya, tetap di bawah lambang itu."

Dan diapun berpose di bawah poster Garuda Bhinneka Tunggal Ika.

DUA hari kemudian, hasil-hasil wawancara disiarkan di bawah judul "1 Oktober 1965: Tentara menghancurleburkan G.30.S/PKI". Siang hari itu juga sang wartawan menerima telpon dari Pak Ceplas yang menyatakan kekecewaannya. Karena baik artikel maupun komentar atas potretnya tidak seperti yang dia harapkan. Lalu dia minta bicara langsung dengan pemimpin redaksi Harian Kita itu, menyemprotnya dengan kata-kata:

"Wartawan yang baik mesti memperhatikan fakta-fakta. Yang hitam bilang hitam yang putih putih. Faktanya gamblang: kita menang sebelum bertempur!"

Seketika suaranya terputus. (1980) ***

(Cerpen Yang Menang Sebelum Bertempur pernah terpajang di galeri cerpen Cybersastra 29 September 2002).

*************** 0 0 0 0 0 0******************

Sang Praktis

Cerpen oleh A. Kohar Ibrahim

HENING. Keheningan yang amat menekan ruang pengap seperti hendak meledak. Seketika itu baik sang Interogator maupun tawanan diliputi bayangan serupa: seseorang yang pandai bersilat lidah. Seorang pintar yangmendapat sebutan pakar.

Beda sekali dengan yang seorang ini. Baginya pertanyaan-pertanyaan itu lebih menyiksa dari pada hujaman popor senapan atau alat penyiksa lainnya, seperti penggencet jeriji atau penyetrum kemaluan. Selama bermalam-malam dia sering tak mampu pejamkan mata. Bukan hanya lantaran badan dirasakan remuk-redam, tapi juga terutama kerna digeluti berbagai pertanyaan yang tak berjawab.

SangInterogator yang berbadan tegap dan usianya jauh lebih muda berusaha mengintai riwayat tawanan itu. Karyo.

KETIKA masih muda Karyo juga berbadan tegap dan sehat. Berkumis lebat bercam-bang panjang. Dikenal sebagai orang yang rajin melaksanakan tugas. Kesetiaannya pada usaha yang dianggap mulia begitu luar biasa -- seperti meng-agama-kannya saja. Betapa merasuk kesetiaan dan keyakinannya itu diwujudkan dengan kepatuhan mutlak kepada atasan, instruksi dan pelaksanaannya.

"Kerja!" itulah kata yang memenuhi benaknya. Akan halnya ilmu pengetahuan atau hal-ehwal yang dapat disimak dalam buku tidaklah menarik perhatiannya. Baginya membaca itu membuang-buang waktu saja. Memang selagi badan segar-bugar, motor keyakinan dan kecekatannya sangat bermanfaat. Terutama pada saat-saat kesibukan luar biasa di zaman Nasakom Bersatu Sukarno.

"Saya ini orang praktis. Bukan teoretikus," ujarnya selalu dengan bangga. "Tugas apa saja saya tunaikan. Soal teori itu bukan urusan saya!"

SAMPAI berusia lanjut terus saja digayuitinya pendapatnya itu. Teriring kegemaran-nya mengisahkan pengalaman pribadinya sendiri. Tak peduli sudah puluhan kali di depan orang yang sama. Sebaliknya setiap pertanyaan yang bersifat teori selalu dihindarinya.

Diupayakannya selalu lari menghindar pertanyaan yang mudah membikin kepalanya pusing.

Apalagi mengenai persoalan-persoalan yang timbul sekitar kudeta militer. Menghadapi huru-hara yang terjadi sebagai kelanjutan perebutan kekuasaan politik itu benar-benar dia merasa kebingungan. Tak tahu apa yang mesti dikerjakan. Kecuali menanti instruksi dari atasan yang tak pernah lagi kunjung datang.

Kebiasaannya lalu meremas-remas rambut yang mulai banyak memutih. Atau memukul-mukul kepalanya sendiri. Kesal tak mampu menjawab pertanyaannya sendiri. Sebab orang-orang atasan maupun yang dikenalnya sebagai teoretikus tak dijumpainya lagi. Entah di mana adanya. Entah di penjara, entah diam-diam tapi bergerak di bawah tanah. Atau memang telah menyatu dengan tanah sungguhan.

Bila badan sudah tua semangat dan keyakinan dirinya tak mampu lagi menanggung beban kelewat berat. Apa lagi menghadapi todongan senapan berbayonet meng-kilap. Dia mudah saja masuk perangkap dan diperlakukan seperti bola di kamar siksa Kopkamtib.

PADA saat diinterogasi dia memang lebih sering menggelengkan kepala. Seperti ketika ditanya mengenai apa dan bagaimana kaitannya dalam "teori dua aspek", "metode kombinasi tiga bentuk perjuangan" dan sebagainya. Dia bungkam. Dihajar. Terus bungkam saja. Terus pula dihajar. Sekalipun berulang kali jatuh pingsan, tapi begitu sedar kembali jawaban yang diberikannya cuma gelengan kepala.

"Saya ini orang praktis," ulang ucapnya tiap kali ditodong pertanyaan sang Interogator dan ancaman alat penyiksa dalam genggaman seorang algojo lainnya.

Antara pingsan dan sadar, berulang kali dia teringat dibenaknya seorang berkepala botakyang pernah memberi kuliah sewaktu dia mengikuti Sekolah Partai. Ketika sekali dia menggumamkan nama sang guru itu tanpa disadari sang Interogator mengejarnya. Menekannya dengan ujung pistol di pelipis. Sulit baginya untuk meng-gelengkan kepala.

Terpaksa buka mulut: "Tanyailah dia...," ujarnya gemetar, seakan-akan orang yang dimaksud -- si dia -- ada di ruangan itu.

"Siapa? Bilang!" ujar sang Interogator kasar.

"Itu... Pak Cahyo," ujarnya dengan nada berat. Seperti berbisik lagi menanggung rasa malu telah menyebut nama yang dipantangkan itu.

"Siapa?" sang Interogator tanya balik. Penasaran. "Pak Cahyo..."

"Iya, Pak Cahyo itu. Dia yang banyak tahu. Jago teori. Saya sih cuma orang praktis. Tanyailah dia."

Seketika itu sang Interogator yang menggeleng-gelengkan kepala. Menghela nafas panjang sembari memejamkan mata sejenak. Dalam benak dia juga teringat seorang sarjana bernama Cahyosuarso yang sesaat sebelum mati tersiksa di ruangan itu sempat mengumpat seraya meludah: "Laknat kamu! Aku anggap pelindung rakyat malah jadi algojo!"

Sang Praktis melempar pandang hampa dalam keheningan ruang yang pengap itu. Tercenung. Sang Interogator juga. Masing-masing digeluti kenangan yang meng-gelisahkan. (1990) ***

***

A. KOHAR IBRAHIM lahir di Jakarta, 1942. Bermukim di Brussel, Belgia. Jurnalis, Penulis, Pelukis. Anggota dewan redaksi“Zaman Baru”, yang Dewan Redaksinya dipimpin oleh Rivai Apin dan pemimpin umumnya S. Anantaguna. Sejak tahun 1950-an sampai sekarang karya tulisan dimuat diberbagai media massa cetakelektronika

************************

Lelaki Tua dan Kurungan Burung

Cerpen: A. Kohar Ibrahim

BERANJAK dari ruang makan setelah sarapan pagi dia melangkah perlahan menuju beranda. Ke sudut sebelah kiri dimana terletak kurungan burung. Seketika mendekat, terdengar suara menyapa: "Pagé pa dé, pagé, pagé..." Burung beo itu mengangkat ceker kanan seraya menggoyang-goyang kepalanya sejenak. Mengu-lang ucap salamnya. Disambut senang oleh lelaki tua itu dengan nada berbisik: "Met pagi ..." Lalu dia menghenyakkan pantat di kursi rotan. Berhadapan dengan burung beo yang masih terus memandanginya seperti keheran-heranan. Padahal lelaki tua yang dipertuannya itu senantiasa tersenyum selaras sebutan masyhurnya sebagai "the smiling strong man". Orang kuat tukang senyum. Yang suka kurungan. Penggemar burung dalam sangkar. Sejak masa kecilnya. Hingga masa usia lanjutnya yang menurut istilahnya sendiri sudah "top". Yakni tua, ompong, pikun.

Begitulah dia tak pernah lupa bagaimana ketika untuk pertama kalinya berhasil menjebak dengan getah seekor gelatik dan menjebloskannya ke dalam sangkar yang sempit. Burung yang cukup bagus itu memprotes dengan terjangan ke sana-sini, tapi dia cuek saja. Senyum senang malah.

Kemudian, tidak puas menggunakan jebakan dengan getah, diapun menggunakan jepretan. Sekalipun luka-luka atau malah hampir tewas, burung itu dijebloskan juga dalam kurungan. "Rasain lu!" umpatnya tiap kali, teriring senyum dan dengan sinar mata berbinar memancarkan perasaan puasnya.

Kegemarannya akan burung dan mengurung burung dilanjutkan bukan lagi dengan hasil jebakan atau jepretannya sendiri, melainkan dengan hasil tukar-menukar dengan penggemar lainnya. Suatu kegiatan yang cukup banyak mendatangkan keuntungan bukan hanya kepuasan hati tapi juga berupa kekayaan harta benda dan simpanan uang. Burung-burung yang aneka ragam itu berasal dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke.

Untuk itu diperlukan ruang yang cukup besar, baik ruang yang tertutup maupun yang terbuka. Yang penting burung-burung itu tetap berada di dalam sangkar atau kurungannya masing-masing dan mudah untuk diawasi. Dengan ketajaman pandang mata-matanya. Teriring senyumnya. Betapalah kesibukan tukang-tukang burung yang dijadikan relasi atau yang dipekerjakan untuk melakukan pengurusannya. Di bawah pengawasan mata-matanya yang jeli.

Nampaknya segalanya berlangsung sedemikian rapihnya. Dalam suasana kesantaian dan keamanan. Sampai pada saat datangnya angin perubahan situasi kerna kepengapan dan epidemi di satu sisi, di sisi lain bencana gangguan syaraf atas jiwaraganya. Suasananya lantas berubah secara drastis: komando yang diberikan olehnya hanya mengakibatkan segalanya menjadi makin amburadul.

Burung-burung yang terkurung ada yang lepas beterbangan, ada yang naas tewas dan terlantarkan. Yang tinggal hanya satu sangkar dengan seekor beo sebagai penghuninya yang setia.

Perubahan itu membikin sebagian orang yang mengenalnya terheran-heran. Tapi sebagian lagi sama sekali bisa memahaminya. Bahkan sudah memprediksinya sejak jauh-jauh hari. Jika diingat kenyataan bahwa pada masa jaya-jayanya, ketika lelaki tua itu dijuluki "orang kuat tang tersenyum", dia memang telah melakukan tindakan yang dahsyat. Tatkala dengan santai saja memburu, menjebak dan menangkapi ratusan ribu orang tak berdosa, lalu mengurungnya di kamp-kamp konsentrasi. Bahkan tak terbilang banyaknya yang tewas ditembaki begitu saja seperti menembaki burung. Atau orang-orang yang dijebaknya itu dipendam dalam kuburan besar yang digali oleh para korban itu sendiri.

itu dilakukan secara santai di bawah pengawasan mata-matanya yang jeli dan dengan iringan senyum selalu. Semata-mata untuk menunjukkan bahwa memang dialah orang kuat yang komandonya ditakuti dan oleh karenanya ditaati. Sederhana saja memang persoalannya.

Maka jikalau kemudian yang tinggal menemaninya hanyalah seekor burung beo saja, itu memang sudah sewajarnyalah demikian. sebagai simbol dari mereka yang patuh sekaligus sebagai penghiburnya yang setia. Setia? Tapi tetap tinggal dalam kurungan. Tak lebih dari itu. Nanti, kalau sudah sampai waktunya, dia pun takkan segan-segan untuk menghentikan nafasnya. Sesaat menjelang tarikan nafas akhirnya sendiri.

DI DEPAN gedung besarnya yang berhalaman luas terdengar suara yang kian lama kian keras dan rusuh gemuruh. Suara yang sangat berbeda dari yang sudah-sudah. Untuk pertama kali dia dengar sedemikian itu sejak dia pun tidak lagi bisa bergerak ke mana-mana semaunya sendiri. Rupanya dia kurang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keadaan terkurung oleh lingkungan kehidupannya sendiri. Kerna dampak tingkah-ulahnya sendiri.

Kecuali berada di beranda dekat sangkar burung beo, jika hendak bergerak sekalipun semeter saja, ke ruang-ruang lain di dalam gedung besarnya, dia menda-pat perhatian atau pengawasan sedemikian rupa ketatnya.

Lelaki itu tersenyum-senyum saja ketika mendengar suara burung beo: "Gaw-at, gaw-at ..." Apapun yang terjadi, dia memang masih merasa sebagai orang kuat yang senantiasa santai saja menghadapi situasi sembari tersenyum. Kerna masih merasa memiliki senjata terakhir yang paling ampuh. Yakni dusta. Dusta untuk menyembunyikan keadaan kesehatannya. Dia mengaku sakit. Dan orang sakit tak bisa diseret ke ruang pengadilan. Untuk memperkuat dan membuktikan sakitnya dia berlagak sakit beneran. Demi mempersetankan segala tuntutan pengadilan atas segala kejahatan yang telah dilakukannya seperti yang diteriak-teriakkan kaum demonstran di jalanan sana itu.

Sampai detik-detik itu pun, di hadapan burung beo terkurung, dia terus berupaya sekuat bisa untuk membuktikan keadaan sakitnya. Suatu rekayasa yang hanya usai setelah Malaikatmaut menjemputnya bersama Sangkala. Dua hakim yang tak terelakkan oleh siapapun. (Medio 2002) ***


Catatan : Cerpen Lelaki Tua Dan Kurungan Burung pernah disiarkan Sinar Harapan, Jakarta 2002

*************** 0 0 0 0 0 0******************

http://www.elsam.or.id/txt/buku/esai65.htm

Tahun yang tak Pernah Berakhir

Memahami Pengalaman Korban 65

esai-esai sejarah lisan

Editor: John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid

Banyak buku mengenai peristiwa '65 telah terbit dengan menyajikan berbagai macam sudut pandang. Buku ini menawarkan suatu metode penelitian sejarah yang disebut sebagai 'sejarah lisan'. Sejarah lisan bukanlah istilah yang akrab di telinga banyak orang Indonesia. Mungkin istilah itu malah dianggap aneh karena pema-haman umum mengenai sejarah adalah studi tentang masa lalu berdasarkan dokumen tertulis. Ketika mendengar bahwa penelitian dalam buku ini dilakukan dengan cara wawancara lisan, banyak orang ragu, apakah tidak mungkin nara-sumber yang diwaawancarai berkata benar?

Pertanyaan ini mencerminkan persepsiyg terdistorsi mengenai penelitian dan penulisan sejarah. Jika dikatakan bahwa suatu penelitian sejarah dilakukan dengan meneliti arsip, maka tidak akan muncul pertanyaan serupa yang meragukan kebenaran arsip yang bersangkutan.

Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan esai-esai dalam buku ini men-coba untuk mengajukan ingatan sosial yang dimiliki oleh korban peristiwa '65. Yaitu ingatan sosial yang berbeda dengan ingatan sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Soeharto selama ini. Buku ini menjadi semacam dokumentasi ingatan sosial korban yang selama ini tercerai di dalam kegelapan kebohongan. Kebanyakan korban ingin menentang ingatan sosial yang menganggap mereka sebagai setan dan peng-khianat. Mereka ingin mengungkapkan cerita bahwa mereka adalah orang baik, bermartabat, patriotik yang kemudian dikorbankan. Buku ini tidak lantas ingin menampilkan mereka sebagai malaikat, karena merekapun tidak ingin terlihat seperti itu. Mereka ditampilkan sebagai manusia, yang tidak lebih baik atau lebih buruk daripada manusia yang lain, yang tidak pantas diperlakukan seperti apa yang mereka alami. Prinsip para penyusun dan penulis buku ini sederhana saja: tak seorangpun, terlepas dari latar belaakng dan masa lalunya, boleh diculik, disiksa, diperkosa, dipaksa bekerja tanpa upah, ditembak mati, dan dikubur dalam kuburan massal atau ditahan tanpa pengadilan atas alasan apapun.

***
"Andaikata buku ini hadir dalam satu sosok pribadi, aku akan menyongsongnya dengan rangkulan erat dan jabat tangan bangga, dan kemudian bergandeng tangan berjalan bersama ke depan. Berjalan untuk membangun sekaligus menghancurkan jembatan sejarah. Membangun jembatan sejarah antar generasi, sekaligus meng-hancurkan jembatan sejarah generasi tua yang lapuk.

Dalam hidup yang satu jadi berganda

Pada manusia yang satu jadi berganda

Dalam bahasa manusia tidak ada kata Satu

Dalam bahasa hidup yang satu jadi beribu"

Hersri Setiawan, penulis dan penyair

*************** 0 0 0 0 0 0******************

SUARA PEMBARUAN 22 Oktober 2005

Ricoeur tentang Mengampuni

K Bertens

Indonesia kita masih sedang menunggu kedatangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Menurut undang-undang yang mempersiapkannya - UU No 27/2004 - komisi ini sudah harus terbentuk paling lambat 6 April 2005. Menurut media massa, daftar nama calon anggota komisi dikirim oleh panitia seleksi ke kantor Presiden pada 2 Agustus yang lalu (jadi, meleset jauh juga dari tanggal batas). Tinggal Presiden memilih 21 anggota komisi dari daftar 42 nama itu.

Namun, sampai sekarang daftar nama anggota definitif tak kunjung keluar. Mudah-mudahan Presiden mempunyai alasan yang sah dan penting untuk cara kerja yang lambat ini. Hanya muncul pertanyaan mengapa alasan itu (kalau memang ada) tidak dikomunikasikan juga?

Kebenaran dan Keadilan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini sangat diharapkan dapat membantu menyembuhkan luka-luka dari masa lampau pra-demokratis yang disebabkan oleh berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kalau di Jakarta, kasus-kasus yang spontan teringat adalah Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi I dan II.

Kendatipun sudah dilakukan banyak usaha, sampai sekarang keluarga dan komunitas para korban belum pernah boleh melihat terwujudnya kebenaran, apalagi keadilan. Namun, di Jakarta dan lebih-lebih di beberapa daerah (makin terpencil makin tragis) terjadi banyak peristiwa pelanggaran HAM lain lagi, yang sampai saat ini menghadapi tembok penyembunyian yang tidak mungkin ditembus.

Melihat kenyataan kompleks itu, tidak ada alasan kita merasa iri terhadap anggota-anggota KKR ini. Mereka menghadapi pekerjaan yang sungguh-sungguh berat dan sensitif. Sambil menunggu datangnya KKR ini, sebaiknya kita sudah berupaya berpikir tentang apa artinya kebenaran dan rekonsiliasi seperti diharapkan itu. Jika kita menyimak tulisan-tulisan dalam media massa akhir-akhir ini, kita dapat menyaksikan bahwa refleksi itu sebenarnya sudah dimulai. Orang yang mungkin dapat membantu dalam mendalami refleksi itu adalah ahli filsafat Prancis, Paul Ricoeur.

Bulan Mei yang lalu filsuf kawakan itu meninggal dunia dalam usia 92 tahun. Sampai kira-kira setahun sebelum meninggalnya, ia masih aktif menulis dan mengomentari kejadian-kejadian aktual. Di antara banyak pikirannya ada juga yang berguna bagi kita dalam konteks rekonsiliasi. Pada tahun 1995, Ricoeur menulis artikel yang menarik tentang tema pengampunan dalam majalah Esprit dengan judul Le pardon, peut-il guérir? (Apakah pengampunan dapat menyembuhkan?). Inti analisis yang dilakukan Ricoeur tentang pengampunan dalam artikel itu adalah bahwa pengam-punan mengambil posisi tengah antara mengingat dan melupakan. Baik mengingat maupun melupakan selalu perlu untuk mencapai pengampunan.

Mengingat

Kita mulai saja dengan keperluan ingatan. Jika seseorang tidak mengingat lagi, itu belum berarti ia mengampuni. Misalnya, bisa terjadi seorang yang sudah uzur serta pikun sama sekali tidak ingat lagi pelaku yang pernah membuat kejahatan besar terhadap dia. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa dengan itu ia memberi  pengam-punan.

Untuk dapat mengampuni, perlu orang ingat kejahatan yang pernah terjadi dan pelaku yang mengerjakannya. Menurut Ricoeur, ada bangsa (atau komunitas) yang dalam hal ini mempunyai ingatan terlalu kuat, sedangkan bangsa lain mempunyai ingatan terlalu lemah.

Yang mempunyai ingatan terlalu kuat seolah-olah selalu dibuntuti oleh peristiwa-peristiwa yang terasa menghinakan di masa lampau. Mereka seperti diobsesi terus oleh kejadian-kejadian kurang enak yang pernah terjadi.

Sikap ini tentu bisa tampak juga pada taraf individual. Ada orang yang mengungkit-ungkit terus kesalahan orang lain di masa lalu. Dia selalu menyimpan dendam terhadap orang yang pernah berbuat salah (sekurang-kurangnya menurut anggapan-nya) terhadap dia dan tidak pernah bisa lepas dari rasa dendam kesumat itu.

Yang mempunyai ingatan terlalu lemah mengambil sikap tak acuh terhadap peristiwa-peristiwa yang sebenarnya penting di masa lalu. Mereka menganggap masa silam kurang serius. Tetapi bangsa (atau orang) dengan ingatan lemah sebenarnya merugikan diri sendiri. Ia menutup dirinya terhadap dimensi yang potensial untuk memperkayanya.

Melupakan

Di sisi lain, pengampunan tidak mungkin juga tanpa melupakan. Dengan melupakan kita mengambil distansi terhadap apa yang pernah terjadi. Tentu saja, apa yang pernah terjadi tidak mungkin ditiadakan lagi. Fakta tetap tinggal sebagai fakta. Bila harta benda kita pernah dicuri atau dirusak, pengalaman pahit itu tidak pernah hilang lagi sebagai fakta. Dan, terutama hal itu terasa dalam kasus pembunuhan.

Orang tercinta yang dibunuh tidak pernah akan kembali lagi di tengah keluarga dan para sahabatnya. Dalam arti itu pembunuhan adalah kejahatan yang paling definitif. Tetapi, di sini pun orang dapat mengampuni, asal ia bersedia melupakan apa yang sebetulnya tidak mungkin dilupakan. Berarti, ia tidak melupakan kejahatan sebagai fakta, tapi ia melupakannya sebagai beban moral. Ia sanggup berdamai dengan fakta itu. Karena itu Ricoeur berpendapat bahwa kita harus membedakan dua macam melupakan: melupakan yang membebaskan dan melupakan yang melarikan diri. Untuk mengerti melupakan-yang-melarikan diri, Ricoeur menunjuk kepada pengalaman Freud dalam psikoanalisisnya. Pasien yang ditangani oleh Freud "melupakan" trauma psikis yang mengganggu dia sejak masa kecilnya. Tetapi, melupakan itu hanya sekadar membuang dari kesadaran atau -  dengan istilah yang diciptakan Freud - "merepresi".

Pada taraf tak sadar, trauma itu mengganggu terus. Dengan melupakan-yang-mengelak ini masalahnya tidak pernah selesai. Lain halnya dengan melupakan-yang-membebaskan. Melalui melupakan macam ini, orang secara aktif menghadapi pengalaman traumatis dari masa lalu dan berhasil memecahkannya. Ia dapat "mencernakan" trauma ini, sehingga tidak mengganggu lagi. Ia dapat melepaskan kenangan akan fakta dari beban moralnya (atau kesalahannya).

Tentu saja, tercapai tidaknya pengampunan tidak bergantung pada pihak korban kejahatan saja. Ada juga syarat yang harus dipenuhi pada pihak pelaku kejahatan. Si pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia memperbaikinya sejauh hal itu mungkin.

Bila ia mencuri atau melakukan korupsi, tidak mungkin ia diampuni jika ia tidak mengembalikan dulu apa yang ia ambil. Bila ia membunuh atau mengakibatkan cacat badan, ia tidak bisa memulihkan keadaannya. Tapi paling sedikit ia dapat menyesal dan minta maaf kepada keluarga. No reconciliation without reparation menjadi pedoman dasar di Afrika Selatan, ketika mereka mencari rekonsiliasi sesudah periode traumatis yang panjang.

Tidak lama lagi, umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Idul Fitri. Di Tanah Air kita perayaan ini akan disertai lagi tradisi "minta maaf lahir batin". Kebiasaan itu bagus sekali. Terutama dapat dinilai positif bahwa di sini ditegaskan "lahir batin". Memaafkan secara lahiriah saja belum tentu menghasilkan maaf yang sejati. Maaf secara lahiriah mungkin sebatas main sandiwara. Maaf yang sejati tidak saja keluar dari mulut tapi berasal juga  dari hati. Dan karena dimensi batin ini maaf memperoleh nilainya yang sebenarnya. Kalau nanti jutaan orang Indonesia mohon maaf lahir batin dengan ikhlas dan tidak sebagai formalitas saja, kiranya sudah tercipta  suasana yang sangat kondusif untuk mewujudkan rekonsiliasi yang kita harapkan. *

Penulis adalah anggota staf Pusat Pengembangan Etika, Unika Atma Jaya, Jakarta


***************** 0 0 0 0 0 0 *******************

JUDUL BUKU: Anotomy of the Jakarta Coup: October 1, 1965

PENGARANG: Victor M Fic

PENERBIT: Buku Obor, 2005Saya tidak pernah menulis G30S/PKI

Terima kasih atas penyebaran resensi saya yang dimuat di Media Indonesia pada beberapa milis. Namun perlu saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menulis istilah G30S/PKI. Demikian pula "China di balik pergolakan Oktober" berasal dari editor suratkabar. Judul yang saya kirimkan adalah "Imaginasi Profesor Gaek" karena saya menyimpulkan bahwa Victor Fic lebih mengandalkan imaginasi ketimbang melaku-kan kritik terhadap sumber yang dimilikinya. Sangat bagus bila ada dokumen China yang sudah bisa dibuka untuk dijadikan sumber, tetapi Vic hanya tergantung ada hasil pemeriksaan Mahmilub. Ada beberapa bagian yang terhapus dari tulisan saya yang aslinya, saya juga mengatakan bahwa tiga aspek kelemahan buku Fic itu saya peroleh dari Dr John Roosa yang telah membaca buku itu terlebih dulu di Kanada. Saya tulis bahwa dalam dokumen yang dilampirkan disebutkan Aidit tidak tahu-menahu mengenai G30S sebelumnya, tetapi kata "tidak" itu terhapus dalam suratkabar.

 Salam,

asvi@cbn.net.id

***************** 0 0 0 0 0 0 *******************

On 10/2/05, Arif Harsana <arif.harsana@t-online.de> wrote:

> > ** BUKU ini dapat diibaratkan berisi lagu lama yang diaransemen baru. Fic dua kali datang ke Indonesia dengan difasilitasi Nugroho Notosusanto, 1968 dan 1971. Ia memperoleh banyak dokumen antara lain dari Letkol Djiwo Soegondo dari Teperpu (Team Pemeriksa Pusat), Kopkamtib.

Pada 1996-1997 ia menjadi visiting fellow di CSIS. **

 .....perlu saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menulis istilah G30S/PKI. Saya tulis bahwa dalam dokumen yang dilampirkan disebutkan Aidit tidak tahu-menahu mengenai G30S sebelumnya, tetapi kata "tidak" itu terhapus dalam  suratkabar.

***********************

Sabtu, 01 Oktober 2005 00:00 WIB

Victor M Fic tentang G-30-S/PKI

* Ada China di Balik Pergolakan Oktober

BUKU ini dapat diibaratkan berisi lagu lama yang diaransemen baru. Penulisnya, Victor M Fic, adalah profesor emeritus ilmu politik pada Brock University, Kanada. Lahir di Cekoslovakia 1922, ia kemudian menjadi warga negara Kanada. Ia menulis mengenai komunisme di Uni Soviet, Cekoslovakia, China, dan India. Dokumen yang dimiliki Victor Fic tentang sejarah komunisme, pelanggaran HAM di Cekoslovakia, dan kopi dari arsip Departemen Luar Negeri AS mengenai laporan intelijen tentang Rusia dan Siberia 1918-1919 tersimpan pada Open Society Archives di Central European University.

Selain tentang komunisme, ia juga mengarang buku tentang tantra dan soal-soal mistik ala India. Fic dua kali datang ke Indonesia dengan difasilitasi Nugroho Notosusanto, 1968 dan 1971. Ia memperoleh banyak dokumen antara lain dari Letkol Djiwo Soegondo dari Teperpu (Team Pemeriksa Pusat), Kopkamtib. Pada 1996-1997 ia menjadi visiting fellow di CSIS Jakarta untuk merampungkan buku yang telah dimulai lebih dari 30 tahun sebelumnya. Buku bertujuan menjelaskan ancaman paling serius dari pemberontakan PKI terhadap pluralisme yang telah berkembang di Nusantara sejak dahulu kala. Buku ini ingin menjelaskan anatomi kudeta, psikologi para pemain, bagaimana mereka berinteraksi, sehingga drama kudeta ini seakan lakon wayang kulit.

Kata pengantar buku ditulis John O Suttter yang anehnya dalam edisi Inggris menulis 'the two chief conspirators behind G30S, Soekarno and Aidit'. Namun, dalam edisi Indonesia ia mengatakan, 'tiga konspirator utama di belakang G-30-S, Aidit-Mao-Presiden Soekarno'. Mana yang benar? Buku yang kontroversial ini diluncurkan di Jakarta, 30 September 2005, dengan pembahas Prof Taufik Abdullah.

Buku mencoba melihat konspirasi yang terjadi 30 September 1965 itu dalam rangkaian kejadian yang berlangsung dari waktu ke waktu di Halim Perdanakusuma melalui interaksi antara Soekarno, Supardjo, dan tokoh lainnya. Buku ini memang sangat banyak menyoroti peran Aidit seperti terlihat dalam daftar indeks yang menyebut Aidit lebih dari 75 kali, Untung dan Sjam masing-masing 40-an kali, dan Soeharto serta Latief masing-masing 20-an kali. Selain dokumen Supardjo itu, tidak ada yang baru di buku Fic. Tapi dari satu segi, buku Fic lebih imajinatif daripada buku-buku yang ditulis pada masa rezim Soeharto.

Menurut Fic, 1) Mao yang memerintahkan Aidit 5 Agustus di Beijing untuk melakukan kup dan 2) Aidit membicarakan perintah Mao itu dengan Soekarno di Istana Bogor, 8 Agustus 1965, 3) Soekarno setuju dengan usul Aidit--dia akan membiarkan PKI mengambil alih kekuasaan negara. Setelah Aidit diangkat menjadi perdana menteri dengan kabinet mayoritas PKI, Soekarno akan beristirahat di Danau Angsa di China.

Tiga klaim Victor Fic ini luar biasa. Tetapi persoalannya, mana dokumen atau arsip yang mendukung pernyataan tersebut? Apakah mungkin Mao memerintah Aidit? Bagaimana mungkin Soekarno dengan sukarela melepaskan kursi presiden, untuk apa?

Menarik untuk memerhatikan dokumen yang dilampirkan oleh Fic. Entah benar atau tidak, Aidit menulis surat kepada Presiden Soekarno 6 Oktober 1965. Tetapi di dalam surat itu, Aidit mengakui bahwa ia tahu-menahu tentang G-30-S sebelumnya. Instruksi CC PKI pada 10 November 1965 tampaknya dokumen yang direkayasa. Di dalam dokumen itu, penulisnya menggunakan kode Sosro = Soekarno, Tjeweng = Subandrio, Tetangga = China, Mbah = Mao, Gatotkatja = Omar Dani, grasshopper = helikopter. Di dalam dokumen itu dikatakan bahwa Aidit akan berangkat ke China dengan helikopter yang disiapkan Omar Dani. Apakah bisa naik helikopter sampai ke daratan China? Sebelum berangkat menemui Mbah alias Mao Tje Tung, Aidit mengancam Soekarno dan Subandrio, mungkinkah itu?

Dalam wawancara sejarah lisan yang dilakukan oleh ISSI (Institut Sejarah Sosial Indonesia) disebutkan bahwa para pemimpin PKI yang masih hidup justru menyesali kenapa tidak menerima instruksi dari 'kawan ketua' setelah ia pergi ke Jawa Tengah. Mereka marah kepada Aidit karena tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi dokumen yang dilampirkan Fic itu perlu diragukan.

Dokumen mengenai Instruksi CC PKI 28 September 1965 kemungkinan besar palsu. Seakan-akan Biro Khusus memiliki cadangan rencana (plan B) seandainya rencana pertama gagal (plan A). Padahal Supardjo sendiri juga menyesalkan kenapa tidak ada plan B itu. Ada rencana untuk mengamankan senjata yang sudah dibagikan. Senjata yang mana? Bukankah senjata itu sangat terbatas dan diambil dari Gudang AURI seputar 1 Oktober 1965. Yang menarik pula, dilampirkan surat Victor Fic kepada Presiden Soeharto 1996 sambil mengirimkan makalahnya dengan ucapan 'as an expression of my highest regards for you'.

Anatomi Kudeta ini diterbitkan di India oleh sebuah penerbit yang tidak terkenal, Abhinav Publications, 2004. Setahun kemudian, naskah ini seakan mendapat promosi dengan diterbitkan Obor dalam edisi Inggris dan edisi Indonesia. Buku ini telah melewati kurun waktu yang panjang hampir sama dengan usia peristiwa itu sendiri. Berbagai lembaga dan individu telah ikut berperan membantu seperti Nugroho Notosusanto dan CSIS.

Sayangnya, sebagai sejarawan Fic tidak melakukan kritik sumber, dokumen Mahmilub dan bahan lainnya langsung dicernanya tanpa diselidiki dan dicek silang lebih dahulu. Namun, penerbitan buku ini tetap berharga bagi pengembangan ilmu sejarah di Indonesia. Buku ini sangat penting untuk mengetahui dokumen sejarah Indonesia yang direkayasa dan proses mendaur ulang rekayasa sejarah tersebut. Asvi Warman Adam, Ahli Peneliti Utama LIPI

JUDUL BUKU: Anotomy of the Jakarta Coup: October 1, 1965

PENGARANG: Victor M Fic

PENERBIT: Buku Obor, 2005

 

*************** 0 0 0 0 0 0******************

SUARA PEMBARUAN DAILY

---------------------------------------

Tajuk Rencana II

Melepas Belenggu Masa Lalu

ARI ini genap 40 tahun peristiwa pembunuhan terhadap sejumlah jenderal yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi tuduhan tindakan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan memicu serentetan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh partai tersebut, serta orang-orang yang dianggap terkait. Banyak di antara mereka kemudian dijebloskan ke penjara, termasuk di Nusakambangan dan Pulau Buru.

Selama ini, setiap kali menjelang 30 September atau 1 Oktober, selalu muncul pertanyaan dan perdebatan tentang apa sebenarnya yang terjadi di balik pembunuhan para jenderal yang kemudian disebut sebagai pahlawan revolusi. Dan tentu saja pertanyaan tentang siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa itu.

Peristiwa ini juga memicu berbagai gerakan yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Presiden Soekarno. Pertanggungjawaban Soekarno di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dikenal sebagai Nawaksara ditolak, dan kemudian kekuasaan beralih ke tangan Soeharto. Era Soekarno segera disebut sebagai Orde Lama dan masa kekuasaan Soeharto memperoleh sebutan sebagai Orde Baru.

Memperhatikan suasana peringatan tentang peristiwa 40 tahun lalu, tertangkap kesan kuat bahwa yang muncul selalu pertanyaan tentang siapa aktor di balik peristiwa tersebut. Pertanyaan ini juga bernada tuntutan pertanggungjawaban atas peristiwa berdarah yang memakan banyak korban itu. Hal ini mencerminkan bahwa banyak hal dalam kehidupan bangsa ini di masa lalu yang masih samar-samar, tidak dipahami dengan baik dan penuh pertanyaan.

KASUS lain seperti ini membuat deretan panjang "kasus gelap" dalam kehidupan bangsa kita. Bahkan peristiwa yang tergolong belum lama terjadi juga tetap dalam misteri dan menebar pertanyaan, seperti kerusuhan pada Mei 1998, kerusuhan di Maluku, dan Maluku Utara, konflik di Poso, Sulawesi Tengah, atau kerusuhan di malam Natal 1999. Siapa di balik peristiwa itu dan motifnya, tidak pernah terungkap.

Deretan kasus gelap seperti itu membiarkan secara liar setiap individu atau kelompok memiliki persepsi dan penilaiannya sendiri. Hal ini akan membawa bagian bangsa ini terjebak dalam keadaan tidak memiliki pengalaman hidup bersama, tidak memiliki sejarah bersama. Akibatnya, usaha untuk menyelesaikan masalah kebang-saan selalu menghadapi kendala. Kerusuhan di Maluku, Maluku Utara dan Poso mungkin mereda, tetapi sebenarnya belum diselesaikan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang tengah dibentuk kemungkinan akan menghadapi tantangan besar dalam mengungkap kebenaran, dan membangun rekonsiliasi bagi bangsa ini.

BANYAKNYA kasus yang tak diungkap menunjukkan bahwa masa lalu dan pengalaman belum menjadi guru yang memberi pelajaran bagi hidup kita. Sebab, banyak pertanyaan belum menemukan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, bahkan tuntutan pertangunggjawaban atas kasus-kasus seperti peristiwa 1965, menyatakan kepada kita bahwa kehidupan bangsa ini masih dibelenggu oleh masa lalu. Hari ini kita masih diwarnai masa lalu yang membuat kita makin tidak mudah membangun hari depan karena belenggu ini.

Hal ini merupakan masalah serius, tetapi belum ada tanda-tanda usaha untuk mengatasinya. Menjelaskan kebenaran peristiwa masa lalu, termasuk peristiwa1965 adalah usaha untuk keluar dari belenggu masa lalu. Dengan begitu terbuka proses yang kita butuhkan, sebuah rekonsiliasi, agar kita bisa merintis masa depan yang lebih baik.

*************** 0 0 0 0 0 0******************

http://www.gatra.com/artikel.php?id=88825

Narasi Ikon Indonesia Modern

SUHARTO, SEBUAH BIOGRAFI BERIMBANG

Penulis: R.E. Elson

Penerbit: Pustaka Minda Utama, Jakarta, 2005, xix + 718 halaman

KETIKA Soeharto terlempar dari panggung politik pada Mei 1998, muncul paduan suara hujatan dan cemooh atas sepak terjangnya selama berkuasa. Keterpurukan ekonomi dan ketidakstabilan politik yang muncul ditimpakan seluruhnya pada jenderal bintang lima itu. Kebijakan ekonominya dinilai salah strategi. Sedangkan caranya memerintah dituding membunuh demokrasi.

Jatuhnya Soeharto juga diwarnai gelombang eksodus orang-orang di lingkaran dalam kekuasaannya. Tokoh-tokoh yang dulu dikenal dekat dan menyokong Soeharto mendadak berganti haluan, lari mencari selamat sendiri. Suasana yang muncul ketika itu dan masih tersisa hingga kini adalah semangat yang meletup-letup untuk cuci tangan atas segala kekeliruan di masa lalu.

Penulisan sejarah pasca-Soeharto pun cenderung menghakimi dan "melupakan" Orde Baru. Orde ini dinilai sebagai masa gelap. Dan berbarengan dengan itu, muncul niat mengubur Orde Baru dalam-dalam. Namun, ketika reformasi tak segera memberikan hasil dan masa-masa sulit perekonomian terus melanda kaum miskin, bangkitlah nostalgia akan kembalinya era Soeharto.

Dalam suasana demikian, pada 2001 lahir buku Suharto: a Political Biography karya Robert Erward Elson. Suharto, Sebuah Biografi Politik adalah edisi Indonesia buku tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, dalam konteks apakah edisi Indonesia ini bisa dinilai berharga dan memberikan kontribusi? Sebuah pengantar kritis diberikan oleh Asvi Warman Adam.

Menurut sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu, sangat sulit untuk menilai Soeharto. "Dalam arus balik sejarah kala itu jelas sukar untuk menulis secara jernih mengenai Soeharto," tulis Asvi. Ia mengemukakan berbagai penilaian kontro-versial dari sejumlah pengamat atas karya Elson. Ada pujian, namun tak sedikit pula yang mengkritisi kesimpulan Elson.

Salah satu yang kritis, menurut Asvi, adalah Peter Carey. Dalam Indonesia in Transition, Asian Affaires, Oktober 2002, Carey menolak kesimpulan Elson bahwa warisan Soeharto adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Carey juga keberatan atas pernyataan Elson bahwa kerusakan karena krisis keuangan pada 1997-1998 hanya sedikit pengaruhnya pada keseluruhan pencapaian Soeharto.

Penilaian Carey ini, kala itu, sah-sah saja karena krisis ekonomi dengan cepat merusak sektor lain dan berubah menjadi krisis multidimensi yang sampai kini belum bisa tertangani. Belakangan tampak jelas bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme baru muncul dengan kadar lebih hebat dibandingkan dengan era Orde Baru. Sulit dimungkiri, KKN baru itu memang punya andil atas lambatnya pemulihan ekonomi.

Pertanyaannya, benarkah KKN di era reformasi adalah warisan Soeharto yang sesungguhnya? Setelah hampir tujuh tahun reformasi berjalan, apakah Soeharto masih akan terus dijadikan kambing hitam atas semua ketidakberesan? Pasalnya, sekarang ini para pelaku KKN adalah muka-muka baru. Reformasi yang salah kelola telah melahirkan modus-modus penjarahan lebih beragam.

Dalam kondisi sengkarut inilah buku edisi Indonesia Elson hadir. Sejak awal, ada pretensi dari Elson untuk menghadirkan Soeharto secara berimbang. Profesor sejarah di Universitas Queensland, Brisbane, Australia, ini ingin mengucapkan bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari dari keberhasilan dan kegagalan Orde Baru.

Di tengah pandangan negatif tentang Soeharto, Elson menuliskan bahwa ''Bapak Pembangunan'' itu merupakan tokoh Asia yang amat penting selama abad ke-20. Soeharto dinilai telah membangun Indonesia yang sama sekali baru. Agar keseimbangan terjaga, Elson mengeksplorasi semua literatur mengenai Soeharto, baik tentang asal-usulnya sampai saat ketika ia secara politik sudah ompong.

Jerih payah Elson untuk membuka arsip Belanda dan memakai berita media massa sebagai sumber sangat membantu narasi yang tengah dibangunnya. Elson juga melengkapi biografi politik ini dengan mewawancarai politisi dan akademisi yang tahu banyak tentang Soeharto. Jadilah buku ini penuh nuansa, detail, dan beragam dialektika sepanjang karier Soeharto. Sayang, Elson tak menuntaskannya dengan mewawancarai Soeharto secara langsung.

G.A. Guritno

[Buku, Gatra, Nomor 46 Beredar Senin, 26 September 2005]

 

*************** 0 0 0 0 0 0******************



Next

Previous


(c) 2005 Dihimpun oleh: cynth@wirantaprawira.de